PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG MELALUI PLATFORM MEDIA SOSIAL

SANSETO, HIDAYAT (2026) PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG MELALUI PLATFORM MEDIA SOSIAL. Masters thesis, Universitas Lampung.

Preview	File PDF 1. ABSTRAK - ABSTRACK.pdf Download (222Kb) | Preview
	File PDF 2. TESIS FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (1834Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF 3. TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1698Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Perkembangan teknologi digital telah menghadirkan tantangan baru dalam penegakan hukum, terutama terhadap tindak pidana perdagangan orang. Hal tersebut tercermin dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Liwa Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Liwa menggambarkan adanya kesenjangan perlindungan hukum korban tindak pidana perdagangan orang melalui platform media sosial. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini terkait perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang melalui platform media sosial dan faktor penghambat perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan dalam perkara No. 70/Pid.sus/2023/Pn.Liw. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan sekunder, serta didukung wawancara dengan aparat penegak hukum. Analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif untuk menilai kesesuaian antara norma hukum dan praktik penerapannya dalam kasus tersebut. Melalui pendekatan ini, penelitian menelaah efektivitas perlindungan hukum yang diberikan kepada korban, serta kendala penegakan hukum dalam membuktikan unsur-unsur PTPPO yang berbasis media sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban dalam putusan tersebut belum optimal. Hak-hak korban seperti restitusi, rehabilitasi psikologis, dan perlindungan identitas tidak diberikan karena hakim tidak menerapkan hukum khusus PTPPO. Hambatan utama berasal dari kesulitan pembuktian unsur posisi rentan dan lemahnya pemahaman aparat terhadap karakteristik kejahatan berbasis digital. Faktor lain seperti keterbatasan sarana penyidikan, koordinasi antarinstansi, dan minimnya dukungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) juga memperlemah perlindungan terhadap korban. Akibatnya, pendekatan hukum yang diterapkan masih bersifat represif, belum berorientasi pada pemulihan korban sebagaimana amanat Undang-Undang PPTPPO. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penerapan asas lex specialis derogat legi generali secara konsisten agar kasus perdagangan orang dengan modus digital. Perlunya peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan penguatan koordinasi dengan LPSK dalam memberikan perlindungan psikologis dan hukum bagi korban. Pemerintah juga perlu membangun mekanisme deteksi dini dan edukasi publik agar masyarakat memahami risiko perdagangan orang melalui media sosial. Kata kunci: Perlindungan hukum, Korban, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Media Sosial.

Jenis Karya Akhir:	Tesis (Masters)
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
Program Studi:	FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S2-Magister Hukum
Pengguna Deposit:	2507477975 Digilib
Date Deposited:	28 Jan 2026 08:13
Terakhir diubah:	28 Jan 2026 08:13
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/95132

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir