ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU ILLEGAL FISHING OLEH KAPAL VIETNAM DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA (ZEEI) (Studi Putusan Nomor: 10/Pid.Sus-Prk/2024/PN Tpg)

Rachel , Sophia Joy Aprilia Gultom (2026) ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU ILLEGAL FISHING OLEH KAPAL VIETNAM DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA (ZEEI) (Studi Putusan Nomor: 10/Pid.Sus-Prk/2024/PN Tpg). FAKULTAS HUKUM , UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (209Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (3908Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF SKRIPSI FULL TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (3746Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Indonesia memiliki wilayah perairan seluas 3.257.483 km 2 , di mana laut menjadi kawasan terbesar di Negara Indonesia secara keseluruhan hingga disebut sebagai negara maritim sekaligus negara kepulauan. Kondisi geografis ini menjadikan Indonesia kaya akan sumber daya alam hayati di laut dan menjadikan wilayah ZEE Indonesia rentan untuk dilintasi oleh kapal berbendera asing. Perlintasan ini turut membawa pada aktivitas kapal berbendera asing untuk melakukan penangkapan ikan yang tidak diketahui secara jelas perizinannya. Walaupun hukum nasional di Indonesia sudah mengatur sanksi secara tegas terhadap pelaku warga negara asing, namun penerapannya tetap perlu memerhatikan hukum internasional yang memiliki ketentuan secara luas dalam hal tindak pidana transnasional. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana illegal fishing berdasarkan putusan nomor: 10/Pid.Sus-Prk/2024/PN TPg dan apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana illegal fishing dalam putusan nomor: 10/Pid.Sus-Prk/2024/PN TPg. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan studi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang sebagai bahan hukum sekunder terkait pertanggungjawaban pidana terhadap nakhoda kapal bantu dalam perkara illegal fishing. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan dilengkapi dengan wawancara terhadap narasumber hakim dan akademisi. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif. Hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku illegal fishing pada Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Prk/2024/PN Tpg ditetapkan berdasarkan Pasal 92 Jo Pasal 26 Ayat (1) dan Perikanan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 5 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 102 UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, di mana baik actus reus (perbuatan melawan hukum) dan mens rea (niat jahat) sebagai alasan pelaku untuk bertanggungjawab telah terpenuhi. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan juga didasarkan pada aspek yuridis yang mencakup penerapan norma hukum nasional dengan prinsip internasional. Aspek non-yuridis, yakni secara filosofis mempertimbangkan keadilan ekologis yang wajib dijaga untuk perlindungan ekosistem laut, serta secara sosiologis mempertimbangkan bahwa modus operandi dipandang dapat menimbulkan kerugian ekologis yang berdampak terhadap keberlanjutan sumber daya perikanan nasional dan keberlangsungan ekonomi masyarakat pesisir. Saran dari penelitian ini yaitu diharapkan pembentukan dan penerapan peraturan perundang-undangan terkhusus bidang perikanan dapat menambahkan alternatif sanksi lain yang dapat menimbulkan efek jera terhadap pelaku. Aparat penegak hukum juga diharapkan dapat mengoptimalkan upaya pengawasan dan penelusuran terhadap kapal-kapal asing yang berlayar di wilayah ZEEI. Hakim diharapkan dapat mempertimbangkan instrumen internasional lain seperti PSMA dan FAO Compliance Agreement untuk mendorong harmonisasi putusan dengan standar global serta memperluas perspektif dalam penyelesaian perkara. Kata kunci: pertanggungjawaban pidana, illegal fishing, zona ekonomi eksklusif.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
Program Studi:	FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S1-Ilmu Hukum
Pengguna Deposit:	2507039200 Digilib
Date Deposited:	29 Jan 2026 01:29
Terakhir diubah:	29 Jan 2026 01:29
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/95134

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir