PENEGAKAN HUKUM PIDANA OLEH SUBDIT IV TIPIDTER DITRESKRIMSUS POLDA LAMPUNG TERHADAP TINDAK PIDANA PENGELOLAAN TAMBANG MINERAL TANPA IZIN USAHA PERTAMBANGAN (Studi Pada Kepolisian Daerah Lampung)

DZAKY MUHAMMAD, HARIS (2025) PENEGAKAN HUKUM PIDANA OLEH SUBDIT IV TIPIDTER DITRESKRIMSUS POLDA LAMPUNG TERHADAP TINDAK PIDANA PENGELOLAAN TAMBANG MINERAL TANPA IZIN USAHA PERTAMBANGAN (Studi Pada Kepolisian Daerah Lampung). HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK SKRIPSI.pdf Download (229Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL DZAKY MUHAMMAD HARIS DIGILIB.pdf Restricted to Hanya staf Download (1182Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA PEMBHASAN DZAKY MUHAMMAD HARIS.pdf Download (1432Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana Illegal Mining menjadi isu penting karena aktivitas ini menimbulkan dampak masif berupa kerusakan lingkungan, kerugian negara, dan ketidakpastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penegakan hukum terhadap Illegal Mining oleh Subdirektorat IV Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Lampung serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, doktrin hukum pidana, serta putusan pengadilan terkait Illegal Mining. Data empiris dikumpulkan melalui wawancara dengan penyidik Subdit IV Tipidter Polda Lampung, Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Lampung, dan akademisi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap Illegal Mining dilaksanakan melalui tahapan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana diatur dalam KUHAP dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara. Subdit IV Tipidter memiliki peran strategis dalam mengungkap jaringan pelaku dan menindak kegiatan pertambangan tanpa izin. Namun, efektivitasnya masih terkendala oleh ketidakpastian hukum, keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum, minimnya sarana dan prasarana pengawasan, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Simpulan pada penelitian ini ialah penegakan hukum Illegal Mining oleh Subdit IV Tipidter Polda Lampung menekankan keseimbangan antara penegakan hukum penal dan non-penal, berfokus pada penegakan hukum (formulasi, aplikasi, eksekusi) dan pencegahan sosial (kesejahteraan, edukasi). Efektivitas penegakan hukum masih terhambat oleh lima faktor Soerjono Soekanto, terutama celah normatif dalam UU Minerba, keterbatasan sarana/personel, serta rendahnya kesadaran hukum dan ketergantungan ekonomi masyarakat. Melalui penelitian ini penulis merekomendasikan peningkatan kepastian hukum, penguatan kapasitas aparat melalui pelatihan dan koordinasi lintas sektor, penyediaan sarana prasarana pendukung seperti peralatan patroli dan teknologi pengawasan, serta pelaksanaan edukasi hukum secara berkelanjutan melalui kolaborasi antara Subdit IV Tipidter, Dinas ESDM, dan WALHI Lampung. Kata Kunci: Penegakan Hukum Pidana, Illegal Mining, Pengelolaan Tambang .Mineral.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 341 Hukum-hukum negara 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 345 Hukum pidana 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 347 Prosedur dan pengadilan 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 348 Undang-undang, hukum, regulasi dan kasus
Program Studi:	FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S1-Ilmu Hukum
Pengguna Deposit:	2507378235 Haris Dzaky Muhammad
Date Deposited:	29 Jan 2026 01:52
Terakhir diubah:	29 Jan 2026 01:52
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/95138

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir