PEMBATALAN MEREK LEBELAGE BERDASARKAN KRITERIA MEREK TERKENAL (Studi Kasus Putusan Nomor 63/Pdt.Sus-HKI/Merek/224/PN Niaga Jkt.Pst)

ALVITO , RIZKY YUSDIAN (2025) PEMBATALAN MEREK LEBELAGE BERDASARKAN KRITERIA MEREK TERKENAL (Studi Kasus Putusan Nomor 63/Pdt.Sus-HKI/Merek/224/PN Niaga Jkt.Pst). FAKULTAS HUKUM , UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF 1. ABSTRAK - nafa com.pdf Download (259Kb) | Preview
	File PDF 2. SKRIPSI FULL - nafa com.pdf Restricted to Hanya staf Download (2430Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF 3. SKRIPSI TANPA PEMBAHASAN - nafa com.pdf Download (2200Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Setelah merek berhasil terdaftar umumnya masih terdapat resiko seperti kesamaan merek terdaftar dengan merek yang belum terdaftar di Indonesia. Kasus yang diangkat dalam penelitian ini adalah bermula dari ditolaknya pendaftaran merek Lebelage dari korea sebab sudah terdaftar merek serupa yaitu Lebelage yang didaftarkan di Indonesia. Berdasarkan permasalahan tersebut dilakukan perumusan masalah yaitu : (1) bagaimana pengaturan hukum dalam pendaftaran merek di Indonesia; (2) bagaimana kesesuaian putusan pengadilan negeri niaga nomor 63/pdt.sus-merek/Pn Niaga Jkt Pst dengan kriteria merek terkenal; (3) bagaimana akibat hukum putusan pengadilan negeri niaga nomor 63/pdt.sus- merek/Pn Niaga Jkt Pst bagi para pihak. Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan tipepenelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan untuk menelaah undang-undang yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian sedangkan pendekatan kasus berpijak pada penelaahan kasus yang diperoleh dari putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Sumber hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Permenkumham Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek dan Putusan Nomor 63/Pdt.Sus-Merek/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst, serta bahan hukum sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukan bahwa di Indonesia, pengaturan hukum terkait pendaftaran merek diatur terutama dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis beserta peraturan pelaksanaanny. Kesesuian putusan hakim pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada Putusan Hakim Nomor 63/Pdt.Sus-Merek/Pn.Niaga Jkt Pst yang mengabulkan gugatan pembatalan merek LEBELAGE milik Tergugat yang diajukan pembatalannya oleh penggugat, adalah sesuai sebagaimana ditentukan dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis jo. Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran merek. Bagi pemilik merek terkenal, putusan hakim yang membatalkan pendaftaran merek lain karena menyerupai mereknya membawa dampak positif berupa penegasan dan perlindungan atas hak eksklusif mereknya. Kata Kunci : Pembatalan Merek, Merek Terkenal, Lebelage, Putusan Hakim. Even after a trademark is successfully registered, there's still a risk of it being too similar to a mark that hasn't yet been registered in Indonesia. The case examined in this study originated from the rejection of the "Lebelage" trademark application from Korea because a similar "Lebelage" brand was already registered in Indonesia. Based on this issue, the research questions formulated are: (1) How is the legal framework for trademark registration in Indonesia regulated? (2) How consistent is the judge's decision in case number 63/pdt.sus- merek/Pn Niaga Jkt Pst with famous trademark cases? (3) What are the legal consequences of the judge's decision number 63/pdt.sus-merek/Pn Niaga Jkt Pst for the parties involved? This research employs a normative juridical approach with a descriptive research type. The problem approach used is a statutory approach to examine laws related to the core research problem, while the case approach is based on an analysis of cases obtained from court decisions that have permanent legal force. The legal sources used include primary legal materials, namely Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications, Minister of Law and Human Rights Regulation Number 67 of 2016 concerning Trademark Registration, and Decision Number 63/Pdt.Sus-Merek/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst, as well as secondary and tertiary legal materials. The research results indicate that in Indonesia, the legal framework for trademark registration is primarily regulated by Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications, along with its implementing regulations. The consistency of the judge's decision at the Central Jakarta Commercial Court in Decision Number 63/Pdt.Sus-Merek/Pn.Niaga Jkt Pst, which granted the plaintif 's lawsuit for the cancellation of the defendant's LEBELAGE trademark, is in accordance with Article 21 paragraph (1) letter b of Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications in conjunction with Article 18 paragraph (3) of Minister of Law and Human Rights Regulation Number 67 of 2016 concerning Trademark Registration. For famous trademark owners, a judge's decision to cancel another trademark due to its resemblance to their own brings positive impacts in the form of af irmation and protection of their exclusive trademark rights. Keywords: Trademark Cancellation, Well-Known Trademark, Lebelage, Court Decision.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
Program Studi:	FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S1-Ilmu Hukum
Pengguna Deposit:	A.Md Cahya Anima Putra .
Date Deposited:	29 Jan 2026 10:29
Terakhir diubah:	29 Jan 2026 10:29
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/95302

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir