PENERAPAN ASAS ULTIMUM REMEDIUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PENYALAHGUNA NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk)

WIDIA, WANDARI ERIPAL (2026) PENERAPAN ASAS ULTIMUM REMEDIUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PENYALAHGUNA NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk). FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

[img]
Preview
File PDF
ABSTRAK.pdf

Download (66Kb) | Preview
[img] File PDF
SKRIPSI FULL.pdf
Restricted to Hanya staf

Download (1710Kb) | Minta salinan
[img]
Preview
File PDF
SKRIPSI FULL TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf

Download (1418Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Asas Ultimum Remedium merupakan prinsip penting dalam sistem peradilan pidana anak yang menegaskan pidana penjara harus dijatuhkan sebagai upaya terakhir setelah alternatif lain seperti rehabilitasi dan diversi tidak berhasil atau tidak memungkinkan. Anak sebagai penyalahguna narkotika perlu diperlakukan bukan hanya sebagai pelaku kriminal, melainkan sebagai korban yang memerlukan perlindungan serta pembinaan agar tetap dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Namun, dalam praktiknya penerapan asas ultimum remedium menghadapi berbagai tantangan dalam penegakan hukum, mulai dari stigma sosial yang kuat, kurangnya pemahaman aparat dan masyarakat, hingga keterbatasan fasilitas rehabilitasi yang memadai. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengkaji prinsip ultimum remedium dapat diimplementasikan dalam penegakan hukum terhadap anak penyalahguna narkotika serta faktor-faktor penghambatnya, guna mendukung penegakan hukum yang adil, humanis, serta berorientasi untuk kepentingan terbaik anak. Metode pendekatan masalah pada penelitian ini yaitu yuridis normatif-empiris. Sumber yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan data primer yang di dapat saat studi lapangan dengan metode wawancara bersama beberapa narasumber diantaranya Penyidik di Kepolisian Daerah Lampung, Kepala Analisis Brantas BNN Provinsi Lampung serta Dosen Hukum Pidana Universitas Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas ultimum remedium sudah tepat diberikan pada anak penyalahguna narkotika, hal ini sesuai dengan Pasal 81 ayat 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu pemidanaan pada anak merupakan suatu upaya terakhir (Ultimum Remedium). Pada hukum pidana sendiri mengenal Double Track System yaitu konsep dalam hukum pidana yang membedakan antara jenis sanksi pidana penjara dan sanksi tindakan. Selain itu, faktor utama yang menghambat penerapan asas ultimum remedium ini yaitu, faktor masyarakat yang belum sepenuhnya memahami atau menerima prinsip ultimum remedium, presepsi masyarakat ini menjadi tekanan sosial sehingga mempengaruhi proses peradilan pada anak. Selain itu, dari faktor ketebatasan sarana dan fasilitas rehabilitasi yang belum merata sehingga membuat aparat penegak hukum sulit membeikan alternatif selain pemidanaan. Oleh karena itu, meskipun secara hukum sudah diatur agar pidana penjara menjadi upaya terakhir, realisasi di lapangan masih menghadapi kendala signifikan yang perlu mendapat perhatian serius dari seluruh penegak hukum demi perlindungan dan masa depan anak yang lebih baik. Saran yang perlu disampaikan hendaknya para aparat penegak hukum untuk hal ini kepolisian lebih mengutamakan diversi dan rehabilitasi pada anak, dan hendaknya pemerintah dalam hal ini BNN perlu mendorong kebijakan yang menekankan rehabilitasi sebagai langkah utama bukan pidana penjara. Sosialisasi dan penyuluhan soal perlindungan anak serta asas ultimum remedium harus digencarkan kepada aparat hukum dan masyarakat agar masyarkat dapat memahami bahwa anak penyalahguna narkotika adalah korban yang perlu perlindungan dan rehabilitasi, bukan sekadar pelaku kejahatan yang harus dipenjarakan. Kata Kunci: Ultimum Remedium, Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Penyalahguna Narkotika The principle of Ultimum Remedium is an important principle in the juvenile criminal justice system that emphasizes that prison sentences should be imposed as a last resort after other alternatives such as rehabilitation and diversion are unsuccessful or impossible. Children as drug abusers need to be treated not only as criminals, but as victims who need protection and coaching so that they can continue to grow and develop optimally. However, in practice, the application of the ultimum remedium principle faces various challenges in law enforcement, ranging from strong social stigma, lack of understanding by the authorities and the community, to the limited availability of adequate rehabilitation facilities. Therefore, this study is important to examine the principle of ultimum remedium can be implemented in law enforcement against children who abuse narcotics and its inhibiting factors, in order to support fair, humane, and oriented law enforcement in the best interests of children. The method of approaching the problem in this study is juridical, normative empirical. The sources used in this study are using primary data obtained during field studies with interview methods with several sources including Investigators at the Lampung Regional Police, Head of Brantas Analysis BNN Lampung Province and Criminal Law Lecturers at the University of Lampung. The results of the study show that the application of the principle of ultimum remedium is appropriate to be given to children who abuse narcotics, this is in accordance with Article 81 paragraph 5 of Law Number 12 of 2011 concerning the Child Criminal Justice System, namely the criminalization of children is a last resort (Ultimum Remedium). In criminal law itself, we know the Double Track System, which is a concept in criminal law that distinguishes between the types of criminal sanctions of imprisonment and sanctions of action. In addition, the main factors that hinder the application of this ultimum remedium principle are the factors of society that have not fully understood or accepted the principle of ultimum remedium, the perception of this community becomes social pressure so that it affects the judicial process in children. In addition, from the limited factor of uneven rehabilitation facilities and facilities, it is difficult for law enforcement officials to provide alternatives to punishment. Therefore, even though it has been legally regulated so that prison sentences are a last resort, realization in the field still faces significant obstacles that need serious attention from all law enforcement for the protection and better future of children. The suggestion that needs to be conveyed is that law enforcement officials for this matter should prioritize diversion and rehabilitation of children, and the government in this case BNN should encourage policies that emphasize rehabilitation as the main step instead of imprisonment. Socialization and counseling on child protection and the principle of ultimum remedium must be intensified to law enforcement and the public so that the public can understand that children who abuse narcotics are victims who need protection and rehabilitation, not just criminals who must be imprisoned. Keywords: Ultimum Remedium, Children Facing the Law, Narcotics Abusers

Jenis Karya Akhir: Skripsi
Subyek: 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 345 Hukum pidana
Program Studi: FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S1-Ilmu Hukum
Pengguna Deposit: 2507122098 Digilib
Date Deposited: 02 Feb 2026 08:52
Terakhir diubah: 02 Feb 2026 08:52
URI: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/95462

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir Lihat Karya Akhir