IMPLEMENTASI FUNGSI REPRESENTASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (Studi Komparatif DPRD Kota Bandar Lampung dan DPRD Kabupaten Lampung Utara)

HANDRIE , KURNIAWAN (2026) IMPLEMENTASI FUNGSI REPRESENTASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (Studi Komparatif DPRD Kota Bandar Lampung dan DPRD Kabupaten Lampung Utara). [Disertasi]

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (65Kb) | Preview
	File PDF FILE TUGAS AKHIR DISERTASI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (19Mb) | Minta salinan
Preview	File PDF FILE TUGAS AKHIR DISERTASI TANPA PEMBAHASAN.pdf Download (2861Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi fungsi representasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui studi komparatif di Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Utara. Berangkat dari kerangka demokrasi perwakilan deliberatif Nadia Urbinati, penelitian ini menelaah bagaimana aspirasi dan opini publik disalurkan serta dikonversi menjadi kebijakan melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Analisis difokuskan pada empat dimensi representasi: partisipasi publik, keterbukaan, akuntabilitas dan responsivitas, serta kualitas kebijakan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumen, dengan analisis data model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi representasi DPRD di kedua daerah berjalan prosedural, namun lemah secara substantif. Kanal opini dan kehendak masyarakat tidak menghasilkan konversi ke dalam kebijakan dan gagal menjadi dasar representasi yang deliberatif. Keterbatasan kelembagaan, fragmentasi politik, kapasitas sumber daya legislatif yang belum memadai, dominasi eksekutif, dan keterbatasan fiskal menjadi faktor utama penyebab lemahnya representasi substantif. Bandar Lampung menunjukkan kondisi lebih baik dibanding Lampung Utara, namun masih menghadapi masalah serupa. Secara teoretis, penelitian ini menyempurnakan konsep Urbinati dengan mengajukan tiga prasyarat operasional kelembagaan, politik, dan regulasi serta pra-kondisi pendukungnya sebagai fondasi representasi deliberatif di tingkat lokal. Secara praktis, penelitian menawarkan model penguatan tata kelola DPRD dan reformasi mekanisme elektoral serta penguatan keterbukaan dan akuntabilitas publik untuk mencegah krisis legitimasi dan memulihkan hubungan wakil dan rakyat untuk memperkuat pembangunan daerah dalam sistem demokrasi Indonesia. Kata kunci: Representasi, DPRD, Demokrasi Deliberatif, Pemerintahan Daerah

Jenis Karya Akhir:	Disertasi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 306 Kultur, ilmu budaya, kebudayaan dan lembaga-lembaga, institusi
Program Studi:	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP) > Prodi S3-Doktor Studi Pembangunan
Pengguna Deposit:	2507322653 Digilib
Date Deposited:	03 Feb 2026 06:30
Terakhir diubah:	03 Feb 2026 06:30
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/95527

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir