ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OKNUM KEPALA SEKOLAH YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN IJAZAH (Studi Putusan Nomor 1093/Pid.B/2023/PN TJK)

Thoyyibah , Nurhikmah Sanggem (2026) ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OKNUM KEPALA SEKOLAH YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN IJAZAH (Studi Putusan Nomor 1093/Pid.B/2023/PN TJK). FAKULTAS HUKUM , UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	Text ABSTRAK.pdf Download (244kB) | Preview
	Text SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB) | Request a copy
Preview	Text SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (4MB) | Preview

Abstract

Pemalsuan ijazah merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang merusak integritas dunia Pendidikan, hal tersebut dikarenakan Ijazah yang seharusnya menjadi bukti pencapaian akademik justru sering disalahgunakan untuk memperoleh keuntungan pribadi, termasuk dalam proses seleksi pekerjaan maupun penerimaan anggota kepolisian. Salah satu kasus yang menjadi fokus penelitian ini adalah tindak pidana pemalsuan ijazah yang dilakukan oleh oknum kepala sekolah sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 1093/Pid.B/2023/PN Tjk. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap oknum kepala sekolah yang melakukan pemalsuan ijazah serta untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dan empiris, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundangundangan, literatur hukum, dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap oknum kepala sekolah dalam Putusan Nomor 1093/Pid.B/2023/PN TJK didasarkan pada asas kesalahan, di mana terdakwa terbukti secara sah dan tanpa paksaan melakukan tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik. Atas perbuatannya tersebut, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan. Namun demikian, pidana yang dijatuhkan dinilai relatif ringan sehingga berpotensi tidak memberikan efek jera serta menimbulkan persoalan terhadap efektivitas pemidanaan, khususnya mengingat dampak perbuatan terdakwa terhadap integritas dunia pendidikan dan proses seleksi penerimaan anggota Polri. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, disarankan agar penjatuhan pidana terhadap pelaku pemalsuan ijazah dilakukan secara lebih proporsional dengan memperhatikan kedudukan pelaku sebagai pendidik serta dampak yang ditimbulkan terhadap kepentingan publik dan dunia pendidikan. Selain itu, hakim diharapkan dapat menyeimbangkan pertimbangan yang meringankan dengan kerusakan moral dan hilangnya kepercayaan masyarakat akibat perbuatan pemalsuan ijazah, sehingga putusan yang dijatuhkan mampu mewujudkan keadilan, efek jera, serta perlindungan terhadap nilai kejujuran dalam sistem pendidikan. Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Pemalsuan Ijazah, Pertimbangan Hakim

Item Type:	Other
Subjects:	?? 340 ??
Divisions:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Depositing User:	2507991868 Digilib
Date Deposited:	03 Feb 2026 12:39
Last Modified:	03 Feb 2026 12:39
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/95560

Actions (login required)

View Item