TINJAUAN HUKUM MEREK TERDAFTAR PADA LAMBANG PERSATUAN TENIS MEJA SELURUH INDONESIA (PTMSI) BERDASARKAN ITIKAD TIDAK BAIK (Studi Putusan Nomor 70/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst)

AMINUDIN TABRIZY, FIKRI (2026) TINJAUAN HUKUM MEREK TERDAFTAR PADA LAMBANG PERSATUAN TENIS MEJA SELURUH INDONESIA (PTMSI) BERDASARKAN ITIKAD TIDAK BAIK (Studi Putusan Nomor 70/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst). FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (46Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (2961Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF SKRIPSI FULL TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (2915Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Pendaftaran merek di Indonesia memiliki peran penting dalam melindungi identitas dan kepentingan hukum pemilik merek. Namun, dalam praktiknya, pendaftaran merek masih sering dilakukan dengan iktikad tidak baik yang menimbulkan kebingungan di masyarakat dan berpotensi merugikan pihak lain. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji mekanisme pembatalan merek, mengidentifikasi unsur-unsur yang menunjukkan adanya itikad tidak baik, serta menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus sengketa merek yang didaftarkan berdasarkan itikad tidak baik dalam Putusan Nomor 70/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan tipe deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah ppendekatan kasus dengan sumber data yang digunakan berupa data sekunder, meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, penandaan data, dan penyusunan data, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa mekanisme pembatalan merek lambang PTMSI yang di lakukan melalui gugatan Penggugat PPTMSI ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan unsur itikad tidak baik Tergugat PB PTMSI terbukti dari ketidaksahan kepengurusan, peniruan nama, singkatan, dan elemen visual lambang yang menimbulkan kebingungan masyarakat, Majelis Hakim dalam Putusan No. 70/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst mengabulkan gugatan penuh, membatalkan merek Tergugat di kelas 41 dan 45, memerintahkan DJKI mencoret dari daftar umum merek, serta menegaskan prinsip itikad baik lebih utama daripada first to file. Kata Kunci: Itikad Tidak Baik, Merek, Pembatalan Merek Trademark registration in Indonesia has an important role in protecting the identity and legal interests of trademark owners. However, in practice, trademark registration is still often carried out in bad faith that causes confusion in the community and has the potential to harm other parties. The purpose of this study is to examine the mechanism of trademark cancellation, identify elements that indicate the existence of bad faith, and analyze the judge's consideration in deciding trademark disputes registered based on bad faith in Decision Number 70/Pdt.SusHKI/Mebrand/2024/PN Niaga Jkt.Pst. This type of research is normative research with a descriptive type. The approach used is the Law approach and the case approach with the data source used in the form of secondary data, including primary, secondary, and tertiary legal materials. Data was collected through literature studies and document studies. Data processing is carried out by examining data, tagging data, and compiling data, then analyzed qualitatively. The results of the study show that the mechanism for the cancellation of the trademark of the PTMSI emblem carried out through the lawsuit of the PPTMSI Plaintiff to the Central Jakarta Commercial Court with the element of bad faith of the Defendant PB PTMSI is evident from the invalidity of the management, imitation of the name, abbreviation, and visual elements of the emblem that cause confusion in the public, the Panel of Judges in Decision No. 70/Pdt.SusHKI/Memerk/2024/PN Niaga Jkt.Pst granted the full lawsuit, canceled the Defendant's trademark in classes 41 and 45, ordered DJKI to cross out the general list of trademarks, and affirmed that the principle of good faith takes precedence over first to file. Keywords: Bad Faith, Brand, Brand Cancellation

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 346 Hukum privat, hukum perdata
Program Studi:	FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S1-Ilmu Hukum
Pengguna Deposit:	2507773660 Digilib
Date Deposited:	04 Feb 2026 02:24
Terakhir diubah:	04 Feb 2026 02:24
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/95598

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir