PENERAPAN DOKTRIN FREEDOM OF PANORAMA SEBAGAI PEMBATASAN HAK CIPTA DALAM RUANG PUBLIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

CYNTHIA LOUREN , NATALIA (2026) PENERAPAN DOKTRIN FREEDOM OF PANORAMA SEBAGAI PEMBATASAN HAK CIPTA DALAM RUANG PUBLIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA. FAKULTAS HUKUM , UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (117Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (1717Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF SKRIPSI FULL TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1666Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

erkembangan teknologi digital yang memungkinkan penyebaran foto dan video secara cepat menimbulkan permasalahan hukum baru terkait penggunaan karya cipta yang berada di ruang publik, seperti bangunan dan karya seni lainnya. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta belum mengatur secara eksplisit mengenai doktrin Freedom of Panorama, sehingga menimbulkan kekosongan hukum dan ketidakpastian. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan yaitu tentang pengaturan terkait doktrin Freedom of Panorama di Indonesia, dan penerapan doktrin Freedom of Panorama sebagai pembatasan hak cipta dalam ruang publik menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menilai kesesuaian norma, serta urgensi pembentukan regulasi baru terkait Freedom of Panorama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum hak cipta di Indonesia belum mengadopsi doktrin Freedom of Panorama, sehingga penggunaan karya cipta di ruang publik terutama untuk tujuan komersial masih berpotensi dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Pasal 43 huruf d UU Hak Cipta hanya memberikan pengecualian terbatas untuk penggunaan non komersial. Perbandingan dengan negara seperti Jerman dan Inggris menunjukkan bahwa pengaturan yang tegas mengenai Freedom of Panorama dapat memberikan kepastian hukum serta menjaga keseimbangan antara hak eksklusif pencipta dan hak publik atas ruang terbuka. Oleh karena itu, Indonesia perlu membentuk norma baru yang mengatur secara jelas Freedom of Panorama sebagai salah satu bentuk pembatasan hak cipta dalam ruang publik. Kata Kunci : Freedom of Panorama, Hak Cipta, Ruang Publik.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 346 Hukum privat, hukum perdata
Program Studi:	FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S1-Ilmu Hukum
Pengguna Deposit:	2507695685 Digilib
Date Deposited:	05 Feb 2026 07:05
Terakhir diubah:	05 Feb 2026 07:05
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/95739

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir