KEBIJAKAN EFISIENSI ANGGARAN TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

MUHAMMAD , AZIZAN HABIBI (2026) KEBIJAKAN EFISIENSI ANGGARAN TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH. FAKULTAS HUKUM , UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (16Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (2408Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF SKRIPSI FULL TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1782Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan tahun 2025 melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56 Tahun 2025 direspons oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah melalui penyesuaian APBD berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan APBD dan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penjabaran Pergeseran APBD. Kondisi ini menimbulkan persoalan terkait pelaksanaan efisiensi anggaran dan dampaknya terhadap pelayanan publik, khususnya di Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu pintu dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1. Bagaimana kebijakan efisiensi anggaran terhadap pelayanan publik dilaksanakan di Kabupaten Lampung Tengah? 2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat? Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dan kuesioner kepada pengguna layanan di dua instansi terkait, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan dokumen anggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran di Kabupaten Lampung Tengah tidak berpengaruh terhadap kualitas pelayanan publik yang diterima oleh masyarakat. Pelayanan tetap berjalan normal dan mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat meskipun terjadi penyesuaian anggaran. Namun demikian, efisiensi anggaran berdampak pada pengurangan sarana dan prasarana pendukung pelayanan, sehingga menurunkan tingkat kenyamanan masyarakat dalam proses memperoleh layanan. Meskipun terdapat keterbatasan fasilitas, instansi pelayanan publik tetap dapat menjalankan fungsi utamanya, seperti kemampuan pelayanan kependudukan yang masih mampu memproses pencetakan beberapa dokumen penting dalam waktu relatif singkat. Kata Kunci: Efisiensi Anggaran, Pelayanan Publik, Kebijakan Pemerintah

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
Program Studi:	FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S1-Ilmu Hukum
Pengguna Deposit:	2507142128 Digilib
Date Deposited:	10 Feb 2026 08:08
Terakhir diubah:	10 Feb 2026 08:08
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/96020

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir