PERAN BADAN PEANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) DALAM MITIGASI BENCANA BANJIR DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Regina , Alyani Falah (2026) PERAN BADAN PEANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) DALAM MITIGASI BENCANA BANJIR DI KOTA BANDAR LAMPUNG. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ASBTRAK.pdf Download (146Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (2924Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF SKRIPSI FUl TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1986Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Bencana banjir merupakan salah satu permasalahan serius yang dihadapi oleh Kota Bandar Lampung. Kejadian ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain sistem drainase yang belum berfungsi secara optimal, kerusakan daerah tangkapan air, perubahan fungsi lahan menjadi kawasan permukiman, serta curah hujan yang tinggi dengan durasi yang cukup panjang. Kondisi tersebut menyebabkan meningkatnya frekuensi dan dampak banjir hampir setiap tahun di beberapa wilayah, seperti Kecamatan Rajabasa Nunyai dan Kecamatan Panjang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandar Lampung dalam pelaksanaan mitigasi bencana banjir, baik melalui upaya struktural maupun non-struktural, serta mengidentifikasi faktor- faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif empiris , dengan teknik pengumpulan data melalui observasi langsung, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara interaktif melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPBD Kota Bandar Lampung telah menjalankan perannya melalui mitigasi struktural dan non-struktural. Mitigasi struktural dilakukan melalui koordinasi dengan Dinas PUPR dalam pembangunan dan perbaikan infrastruktur pengendali banjir, normalisasi saluran drainase, serta dukungan sarana dan prasarana kebencanaan. Mitigasi non-struktural dilaksanakan melalui penyusunan peta rawan banjir, sosialisasi dan edukasi kebencanaan, pelatihan kesiapsiagaan masyarakat, serta penyebaran informasi peringatan dini. Namun demikian, pelaksanaan mitigasi belum berjalan optimal. Faktor penghambat yang ditemukan meliputi keterbatasan anggaran, keterbatasan sumber daya manusia dan peralatan, lemahnya koordinasi lintas sektor, serta rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dan tata ruang. Selain itu, implementasi kebijakan penanggulangan bencana di tingkat daerah belum sepenuhnya selaras dengan ketentuan normatif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Kata Kunci: Peran BPBD, Mitigasi Bencana, Banjir Flooding is one of the serious problems faced by the city of Bandar Lampung. This phenomenon is caused by various factors, including a drainage system that is not yet functioning optimally, damage to water catchment areas, changes in land use to residential areas, and high rainfall with a fairly long duration. These conditions have led to an increase in the frequency and impact of flooding almost every year in several areas, such as Rajabasa Nunyai District and Panjang District. This study aims to determine the role of the Regional Disaster Management Agency (BPBD) of Bandar Lampung City in implementing flood disaster mitigation, both through structural and non-structural efforts, as well as to identify the factors that hinder its implementation. The research method used was normative empiris, with data collection techniques through direct observation, interviews, and documentation. The data obtained was then analyzed interactively through the stages of data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of the study show that the Bandar Lampung City BPBD has carried out its role through structural and non-structural mitigation. Structural mitigation is carried out through coordination with the Public Works and Public Housing Agency in the construction and repair of flood control infrastructure, normalization of drainage channels, and support for disaster facilities and infrastructure. Non-structural mitigation is carried out through the preparation of flood-prone maps, disaster awareness and education, community preparedness training, and the dissemination of early warning information. However, the implementation of mitigation has not been optimal. The obstacles found include budget constraints, limited human resources and equipment, weak cross-sector coordination, and low public awareness and participation in maintaining environmental cleanliness and spatial planning. In addition, the implementation of disaster management policies at the regional level is not yet fully in line with the normative provisions as stipulated in Law Number 24 of 2007, Government Regulation Number 21 of 2008, and Law Number 23 of 2014. Keywords: Role of BPBD, Disaster Mitigation, Flood

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
Program Studi:	FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S1-Ilmu Hukum
Pengguna Deposit:	2308942754 . Digilib
Date Deposited:	11 Feb 2026 06:44
Terakhir diubah:	11 Feb 2026 06:44
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/96151

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir