TINJAUAN YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA JUAL BELI BATU BARA

Alkatya, Kania (2026) TINJAUAN YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA JUAL BELI BATU BARA. FAKULTAS HUKUM , UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (185Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (2027Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (2028Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Perjanjian yang dilakukan oleh PT Alsa Muda Energi, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jual beli batubara dengan nilai kontrak mencapai Rp39.000.000.000,- serta komposisi saham PIHAK PERTAMA 70% dan PIHAK KEDUA 30%. Penenelitian ini mengkaji pelaksanaan perjanjian kerjasama jual beli batubara pada PT Alsa Muda Energi, dan mengkaji kesesuain perjanjian tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum perjanjian di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan tipe deskriptif, yang dilakukan melalui pendekatan studi kepustakaan terhadap KUHPerdata, Undang-Undang Minerba, dan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, khususnya KUHPerdata, Undang-Undang Minerba, dan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian kerjasama antara para pihak telah dituangkan dalam bentuk kontrak tertulis yang mengatur pembagian peran, hak, dan kewajiban secara formal, di mana pihak pertama bertindak sebagai pengelola operasional dan pihak kedua sebagai penyetor modal dengan hak atas 30% keuntungan bersih serta hak pengawasan melalui audit laporan keuangan. Secara yuridis formal, perjanjian telah memenuhi unsur kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal sehingga sah dan mengikat para pihak. Namun demikian, dari aspek substansi masih ditemukan kelemahan berupa ketidakjelasan definisi keuntungan bersih, belum adanya pengaturan rinci mengenai risiko kerugian usaha, lemahnya klausul force majeure, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang belum memberikan kepastian prosedural. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan multitafsir dan sengketa di kemudian hari. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan klausul kontrak agar selaras dengan prinsip transparansi, keseimbangan hak dan kewajiban, serta perlindungan hukum yang optimal bagi para pihak.. Kata kunci: Kerjasama, Hukum Perdata, Perjanjian Batu Bara The agreement conducted by PT Alsa Muda Energi, a company engaged in coal trading, involves a contract value of IDR 39,000,000,000 with a share composition of 70% for the First Party and 30% for the Second Party. This research examines the implementation of the coal sale and purchase cooperation agreement at PT Alsa Muda Energi and analyzes its conformity with Indonesian contract law. The type of research used in this study is normative legal research with a descriptive approach, conducted through a literature review of the Civil Code, the Mining Law, and the Limited Liability Company Law. The data sources in this research consist of primary legal materials and secondary legal materials. Primary legal materials include statutory regulations related to the object of the research, particularly the Civil Code, the Mining Law, and the Limited Liability Company Law. Secondary legal materials consist of legal literature, books, scientific journals, previous research findings, and expert opinions relevant to the issues being examined. The results of the research indicate that the cooperation agreement between the parties has been formalized in a written contract regulating the distribution of roles, rights, and obligations, in which the First Party acts as the operational manager while the Second Party serves as the capital provider with entitlement to 30% of net profits and supervisory rights through financial audits. Formally and juridically, the agreement fulfills the legal requirements of consent, legal capacity, a specific object, and a lawful cause, thereby rendering it valid and binding upon the parties. However, substantively, several weaknesses remain, including the absence of a clear definition of net profit, the lack of detailed regulation regarding business risk allocation, weak force majeure provisions, and an unclear dispute resolution mechanism. These deficiencies have the potential to create multiple interpretations and future disputes. Therefore, contractual clause refinement is necessary to ensure transparency, balance of rights and obligations, and optimal legal protection for the parties. Keywords: Cooperation Agreement, Civil Law, Coal Contract

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
Program Studi:	FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S1-Ilmu Hukum
Pengguna Deposit:	2602322318 Digilib
Date Deposited:	13 Feb 2026 02:37
Terakhir diubah:	13 Feb 2026 02:37
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/96311

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir