IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI DI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024

BETRIS , OKTARINI ARISTA (2026) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI DI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024. FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK (2).pdf Download (186Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (2796Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF SKRIPSI FULL TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (2205Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Penelitian ini membahas mengenai implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik antara Bappeda dan Balitbangda provinsi lampung. Permasalahan utamanya terletak pada perbedaan tingkat keberhasilan pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Bappeda dan Balitbangda serta menganalisis aspek aspek yang mempengaruhi perbedaan tersebut dengan menggunakan teori De Coning et al. (2018) yang mencakup tujuh aspek: content, context, commitment, capacity, clients and coalitions, communication, serta coordination. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kualitatif untuk menganalisis implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di bappeda dan balitbangda provinsi lampung. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, dianalisis dengan model miles, huberman, serta divalidasi melalui triangulasi sumber. hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di bappeda provinsi lampung lebih unggul dalam pemahaman isi kebijakan, kapasitas sdm, koordinasi, serta komitmen para pelaksana, namun masih perlu memperkuat mekanisme umpan balik dan komunikasi dua arah. Sementara di balitbangda cukup efektif dalam pelayanan langsung dan dedikasi pelaksana, tetapi masih lemah pada pembaruan data digital, kolaborasi eksternal, serta koordinasi berkelanjutan. Bappeda disarankan memperkuat inovasi digital dan kolaborasi eksternal, sedangkan balitbangda perlu meningkatkan kompetensi teknis, pembaruan data, serta sistem koordinasi antarbidang agar lebih informatif dan berkelanjutan. Kata kunci: Keterbukaan Informasi Publik, Implementasi Kebijakan, Good Governance

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial 300 Ilmu sosial > 320 Ilmu politik (politik dan pemerintahan)
Program Studi:	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP) > Prodi S1-Ilmu Administrasi Negara
Pengguna Deposit:	2602743239 Digilib
Date Deposited:	19 Feb 2026 01:08
Terakhir diubah:	19 Feb 2026 01:08
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/96429

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir