STRATEGI PENINGKATAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG BERBASIS MODEL REINVENTING GOVERNMENT

APRILIA , FRISKA DIKA LESMANA (2026) STRATEGI PENINGKATAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG BERBASIS MODEL REINVENTING GOVERNMENT. FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK (3).pdf Download (74Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (1156Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF SKRIPSI FULL TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (932Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Keterbukaan informasi publik adalah prasyarat pemerintahan demokratis. Bappeda Provinsi Lampung, sebagai Badan Publik Informatif, masih menghadapi tantangan substantif dalam pelayanan informasi, seperti rendahnya interaksi dua arah dan koordinasi internal yang belum konsisten. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi pelayanan informasi publik oleh PPID Bappeda Provinsi Lampung berbasis model Reinventing Government (1997) dan kontribusinya terhadap pembentukan ruang publik partisipatif. Menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis dilakukan dengan mengintegrasikan lima strategi Osborne dan Plastrik, 1997 (inti, konsekuensi, pelanggan, kontrol, budaya) dengan konsep ruang publik Jurgen Habermas (1962). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan lima strategi tersebut berhasil memperkuat infrastruktur transparansi dan digitalisasi, namun belum sepenuhnya konsisten pada level pola kerja dan budaya organisasi yang akuntabel. Ditemukan adanya dualisme capaian ruang publik: pada level forum kebijakan (Forum Konsultasi Publik), ruang partisipasi telah tersedia secara relatif setara; namun pada kanal digital, komunikasi masih didominasi pola satu arah dan bersifat administratif. Secara teoretis, PPID Bappeda Provinsi Lampung berada pada tahap maturitas awal, di mana fondasi transparansi telah terbentuk namun belum mampu mendorong proses deliberasi yang terlembaga. Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi Reinventing Government efektif dalam membangun infrastruktur keterbukaan, tetapi belum cukup untuk mewujudkan ruang publik deliberatif yang memenuhi kriteria aksesibilitas, kesetaraan, dan pertukaran argumen tanpa dominasi. Penguatan koordinasi internal dan mekanisme komunikasi dua arah menjadi kunci untuk mencapai transformasi dari sekadar transparansi menuju partisipasi publik yang berkelanjutan. Kata kunci: Pelayanan Informasi Publik, PPID, Reinventing Government, Ruang Publik, Bappeda Provinsi Lampung

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial 300 Ilmu sosial > 320 Ilmu politik (politik dan pemerintahan)
Program Studi:	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP) > Prodi S1-Ilmu Administrasi Negara
Pengguna Deposit:	2602844613 Digilib
Date Deposited:	19 Feb 2026 01:13
Terakhir diubah:	19 Feb 2026 01:13
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/96430

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir