KEWENANGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PROVINSI LAMPUNG DALAM AUDIT INVESTIGATIF TERKAIT DENGAN KERUGIAN NEGARA

ZIDNADIA AL-HUSNA , HUSNA (2026) KEWENANGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PROVINSI LAMPUNG DALAM AUDIT INVESTIGATIF TERKAIT DENGAN KERUGIAN NEGARA. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	Text ABSTRAK.pdf Download (121kB) | Preview
	Text SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy
Preview	Text SKRIPSI FULL TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Audit investigatif merupakan instrumen penting dalam pengawasan keuangan negara dan berperan strategis dalam pembuktian tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian negara. Kewenangan ini berlandaskan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. BPKP memiliki kewenangan melakukan audit investigatif berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 dan diperkuat dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 31/PUU-X/2012. Meski demikian, terdapat kesenjangan berupa dualisme kewenangan dengan BPK, perbedaan tempo penyelesaian audit, serta hambatan empiris seperti keterbatasan bukti formil dan potensi intervensi penyidik untuk menyelamatkan pihak tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) bagaimanakah kewenangan BPKP Provinsi Lampung dalam audit investigatif terkait dengan kerugian negara? dan (2) bagaimana implikasi kewenangan audit investigatif BPKP Provinsi Lampung terhadap penegakan hukum atas kerugian negara?. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris. Jenis data yang digunakan meliputi studi pustaka dan studi lapangan. Data dianalisis melalui pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) kewenangan BPKP Provinsi Lampung meliputi pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan keuangan di daerah sebagaimana sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP dan (2) implikasi pelaksanaan audit investigatif sangat signifikan, antara lain mempercepat proses penyidikan, memberikan dasar objektif untuk menetapkan kerugian negara, memperkuat pembuktian di pengadilan melalui keterangan ahli auditor, serta mendukung pemulihan kerugian negara. Audit Investigatif juga memperkuat sinergi antara BPKP dan aparat penegak hukum serta mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan daerah. Kata Kunci: Audit Investigatif, BPKP, Kerugian Negara, Penegakan Hukum, Keuangan Negara

Item Type:	Other
Subjects:	?? 340 ??
Divisions:	?? Ilmu-Hukum ??
Depositing User:	2602151161 Digilib
Date Deposited:	19 Feb 2026 03:13
Last Modified:	19 Feb 2026 03:13
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/96509

Actions (login required)

View Item