PERAN UPTD WAN ABDUL RACHMAN DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KEHUTANAN MELALUI PROGRAM KEMITRAAN KONSERVASI (Studi Pada Dinas Kehutanan Provinsi Lampung)

RENATA , AURAVIKA (2026) PERAN UPTD WAN ABDUL RACHMAN DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KEHUTANAN MELALUI PROGRAM KEMITRAAN KONSERVASI (Studi Pada Dinas Kehutanan Provinsi Lampung). FAKULTAS HUKUM , UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (257Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (4Mb) | Minta salinan
Preview	File PDF SKRIPSI FULL TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (4Mb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Tindak pidana kehutanan hingga saat ini masih menjadi persoalan serius di berbagai wilayah, termasuk di kawasan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman Provinsi Lampung. Kondisi tersebut berkaitan dengan peran Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Wan Abdul Rachman dalam upaya pencegahan tindak pidana kehutanan melalui Program Kemitraan Konservasi. Sebagai lembaga yang berwenang dalam pengelolaan kawasan hutan, UPTD Wan Abdul Rachman memiliki peran strategis dalam menjaga kelestarian hutan serta mencegah terjadinya tindak pidana kehutanan. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji peran UPTD Wan Abdul Rachman dalam pencegahan tindak pidana kehutanan melalui Program Kemitraan Konservasi serta faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan peran tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif di dukung dengan pendekatan empiris. Data diperoleh dari wawancara langsung dengan Kepala Seksi Perlindungan KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat, Masyarakat Mitra Konservasi, dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa secara normatif UPTD Wan Abdul Rachman telah selaras dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dalam pengelolaan kawasan hutan dan pencegahan tindak pidana kehutanan. Secara ideal UPTD Wan Abdul Rachman diharapkan mampu berperan sebagai mitra aktif masyarakat dengan mengutamakan pendampingan berkelanjutan, pembinaan dan edukasi hukum kehutanan, serta pengawasan partisipatif dalam pemanfaatan kawasan hutan secara legal dan lestari. Secara faktual UPTD Wan Abdul Rachman telah menjalankan peran preventif melalui kegiatan penyuluhan dan pembinaan masyarakat, pelaksanaan kemitraan konservasi, patroli bersama masyarakatmitra serta rehabilitasi dan pemulihan kawasan hutan. Dalam melaksanakan peran tersebut UPTD Wan Abdul Rachman masih menghadapi berbagai hambatan seperti masih terdapat tumpang tindih peraturan antara kebijakan pusat dan daerah, terbatasnya jumlah personel dan anggaran, kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, rendahnya kesadaran hukum sebagian masyarakat, serta adanya perbedaan antara nilai-nilai hukum formal yang dibawa oleh UPTD dengan budaya lokal masyarakat. Saran dari penelitian ini adalah perlunya penguatan upaya pencegahan tindak pidana kehutanan melalui optimalisasi program kemitraan konservasi, peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia, menyediakan sarana prasarana yang memadai sehingga dapat mendukung proses pencegahan tindak pidana kehutanan, serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui pendekatan sosial kultural dan Pendidikan lingkungan sesuai dengan nilai-nilai lokal agar upaya pencegahan dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan. Kata Kunci: Peran, UPTD Wan Abdul Rachman, Pencegahan, Tindak Pidana Kehutanan, Kemitraan Konservasi.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
Program Studi:	FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S1-Ilmu Hukum
Pengguna Deposit:	2602467874 Digilib
Date Deposited:	23 Feb 2026 04:23
Terakhir diubah:	23 Feb 2026 04:23
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/96850

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir