POTENSI TANAMAN RAMPAI SEBAGAI INDIKASI GEOGRAFIS PROVINSI LAMPUNG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

Azizah , Debi Safitri (2026) POTENSI TANAMAN RAMPAI SEBAGAI INDIKASI GEOGRAFIS PROVINSI LAMPUNG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS. HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (1591Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FUL.pdf Restricted to Hanya staf Download (3205Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF SKRIPSI FUL TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (3205Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Rampai merupakan komoditas khas Provinsi Lampung yang memiliki karakteristik unik karena pengaruh faktor geografis dan budaya lokal, sehingga berpotensi memperoleh perlindungan hukum melalui skema Indikasi Geografis dan Perlindungan Varietas Tanaman. Namun hingga kini rampai belum didaftarkan, sehingga belum memperoleh perlindungan hukum dan rentan terhadap penyalahgunaan serta klaim pihak lain. Penelitian ini akan menganalisis mengenai potensi tanaman rampai khas Lampung dalam memenuhi unsur Indikasi Geografis Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dan peran pemerintah Provinsi Lampung dalam proses pendaftaran, serta bentuk perlindungan hukum pasca penetapan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologi hukum. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup undang-undang, peraturan pemerintah, dan dokumen terkait lainnya. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan induktif, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan temuan empiris di lapangan untuk menilai kesesuaian antara norma hukum dan kondisi faktual terkait potensi rampai sebagai produk Indikasi Geografis serta peran pemerintah daerah dalam proses pendaftarannya. Hasil pembahasan dan penelitian ini menunjukkan bahwa potensi tanaman rampai khas Lampung telah memenuhi unsur-unsur untuk didaftarkan sebagai Indikasi Geografis berdasarkan Pasal 1 Ayat (6) dan Pasal 53 Ayat 3 Huruf (a) Angka 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016. Peran Pemerintah Provinsi Lampung dalam proses pendaftaran rampai sebagai produk Indikasi Geografis tergolong strategis, namun efektivitasnya masih dapat dikembangkan. Setelah ditetapkan sebagai Indikasi Geografis, bentuk pelindungan hukummya meliputi perlindungan hukum preventif dan represif yang akan mencegah dan melindungi dari pemalsuan produk dan juga klaim sepihak serta akan memperkuat ekonomi masyarakat Lampung. Kata kunci: Indikasi Geografis, Perlindungan Hukum, Potensi Rampai, Provinsi Lampung. Rampai is an agricultural commodity typical of Lampung Province that possesses unique characteristics influenced by geographical factors and local culture, thus having the potential to obtain legal protection through the Geographical Indications and Plant Variety Protection schemes. However, to date, rampai has not been registered, resulting in the absence of legal protection and making it vulnerable to misuse and unilateral claims by other parties. This research analyzes the potential of Lampung’s rampai in fulfilling the requirements of Geographical Indications under Law Number 20 of 2016 and examines the role of the Lampung Provincial Government in the registration process, as well as the forms of legal protection after designation. This study employs a normative-empirical legal research method using statutory, conceptual, and sociological approaches. Primary data were obtained through interviews with relevant stakeholders, while secondary data were collected through literature review, including laws, government regulations, and related documents. The data were analyzed qualitatively using an inductive approach to assess the conformity between legal norms and factual conditions concerning the potential of rampai as a Geographical Indication product and the role of the local government in its registration process. The results indicate that Lampung’s rampai has fulfilled the requirements to be registered as a Geographical Indication pursuant to Article 1 paragraph (6) and Article 53 paragraph (3) letter (a) point 1 of Law Number 20 of 2016. The role of the Lampung Provincial Government in the registration process is strategic, although its effectiveness can still be enhanced. Once designated as a Geographical Indication, the forms of legal protection include preventive and repressive legal measures that can prevent and address product counterfeiting and unilateral claims, while also strengthening the local economy of the Lampung community. Keywords: Geographical Indication, Lampung Province, Legal Protection, Rampai Potential.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
Program Studi:	FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S1-Ilmu Hukum
Pengguna Deposit:	2602538810 Digilib
Date Deposited:	23 Feb 2026 07:08
Terakhir diubah:	23 Feb 2026 07:08
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/96861

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir