PENERAPAN SISTEM MERIT DAN TANTANGAN POLITISASI DALAM PENGISIAN JABATAN BIROKRASI DI KABUPATEN MAYBRAT PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

Dominggus , kosamah (2026) PENERAPAN SISTEM MERIT DAN TANTANGAN POLITISASI DALAM PENGISIAN JABATAN BIROKRASI DI KABUPATEN MAYBRAT PROVINSI PAPUA BARAT DAYA. FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF Abstrak.pdf Download (211Kb) | Preview
	File PDF Skripsi Full -.pdf Restricted to Hanya staf Download (2366Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF Skripsi Full - Tanpa Pembahasan.pdf Download (1918Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Reformasi birokrasi di Indonesia merupakan bagian dari transformasi tata kelola pemerintahan menuju sistem administrasi publik yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kinerja. Penerapan sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) diposisikan sebagai instrumen utama untuk memastikan pengisian jabatan dilakukan secara objektif berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan capaian kinerja. Namun demikian, implementasi prinsip tersebut di tingkat pemerintahan daerah masih menghadapi tantangan yang bersifat struktural dan kultural. Berbagai permasalahan seperti intervensi politik kepala daerah dalam promosi dan mutasi jabatan, praktik patronase, serta pertimbangan kedekatan personal dan identitas kekerabatan dalam pengisian jabatan strategis menunjukkan adanya deviasi antara norma regulatif dan praktik empiris birokrasi. Skripsi ini menggunakan teori merit system dan spoils system sebagai kerangka analitis untuk menjelaskan dinamika dan ketegangan dalam proses pengisian jabatan birokrasi. Secara normatif, UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah menegaskan prinsip merit sebagai dasar pengelolaan ASN. Akan tetapi, internalisasi dan konsistensi penerapan prinsip tersebut belum sepenuhnya terwujud, termasuk dalam praktik birokrasi di Kabupaten Maybrat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi sistem merit serta mengidentifikasi bentuk dan faktor politisasi dalam pengisian jabatan birokrasi di Kabupaten Maybrat. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan uji keabsahan melalui triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara administratif mekanisme pengisian jabatan telah mengikuti ketentuan formal, secara substantif praktik promosi dan mutasi masih dipengaruhi oleh loyalitas politik dan relasi patronase. Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya profesionalisme dan netralitas ASN serta berimplikasi pada efektivitas kinerja organisasi dan kualitas pelayanan publik. Dengan demikian, penerapan sistem merit masih menghadapi tantangan politisasi birokrasi pada dimensi struktural dan kultural. Kata Kunci: Reformasi Birokrasi, Sistem Merit, Spoils System, Politisasi Jabatan, ASN, Kabupaten Maybrat.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 320 Ilmu politik (politik dan pemerintahan) 300 Ilmu sosial > 320 Ilmu politik (politik dan pemerintahan) > 324 Proses politik
Program Studi:	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP) > Prodi S1-Ilmu Pemerintahan
Pengguna Deposit:	2602630700 Digilib
Date Deposited:	24 Feb 2026 06:31
Terakhir diubah:	24 Feb 2026 06:31
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/96967

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir