Pangky Saputra Jaya, 1016021130 (2015) FUNGSI LEGISLASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENETEPAN PERATURAN DESA NOMOR 01 TAHUN 2014 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) TAHUN 2014. (Studi di Desa Sumberejo Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur). FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK, UNIVERSITAS LAMPUNG.
|
Text
ABSTRAK.pdf Download (15kB) | Preview |
|
|
Text
ABSTRACT.pdf Download (14kB) | Preview |
|
|
Text
COVER DALAM.pdf Download (30kB) | Preview |
|
|
Text
COVER LUAR.pdf Download (27kB) | Preview |
|
|
Text
LEMBAR PERSETUJUAN.pdf Download (565kB) | Preview |
|
|
Text
LEMBAR PENGESAHAN.pdf Download (157kB) | Preview |
|
|
Text
LEMBAR PERNYATAAN.pdf Download (715kB) | Preview |
|
|
Text
RIAWAYAT HIDUP.pdf Download (13kB) | Preview |
|
|
Text
MOTO.pdf Download (14kB) | Preview |
|
|
Text
PERSEMBAHAN.pdf Download (6kB) | Preview |
|
|
Text
SANWACANA.pdf Download (19kB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR ISI.pdf Download (17kB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR TABEL.pdf Download (11kB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR GAMBAR.pdf Download (11kB) | Preview |
|
|
Text
BAB I.pdf Download (28kB) | Preview |
|
|
Text
BAB II.pdf Download (94kB) | Preview |
|
|
Text
BAB III.pdf Download (30kB) | Preview |
|
|
Text
BAB IV.pdf Download (22kB) | Preview |
|
|
Text
BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (237kB) |
||
|
Text
BAB VI.pdf Download (8kB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (9kB) | Preview |
Abstract
ABSTRAK Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki fungsi utama yang salah satunya yakni menetapkan peraturan desa bersama-sama dengan pemerintah desa(legislasi) serta menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat kepada pemerintah desa. Masalah yang terkait dengan fungsi legislasi BDP terjadi dalam pelaksanaan Peraturan Desa, BPD merupakan salah satu unsur penyelenggara pemerintahan desa yang paling berperan dalam penetapan peraturan desa, BPD di Desa sumberejo secara substansif memang sudah menjalankan fungsi legislasi dengan baik diantaranya telah melaksanakan tiga tahapan dalam proses penetapannya yaitu tahap inisiasi, tahap sosio-politis dan tahap yuridi, akan tetapi BPD desa sumberjo tiddak melaksanakan ketiga tahapan tersebut dengan baik. Tujuan penelitian untuk mengetahui fungsi legislasi Badan Permusyawaratan Desa dalam penetapan Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2014 tentang APBDes Tahun 2014 di Desa Sumberejo Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur. Tipe penelitian menggunakan deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi, dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan yaitu fungsi legislasi BPD Desa Sumberejo secara substantif sudah berjalan baik namun dalam pelaksanaannya tidak berjalan sesuai mestinya dalam penetapan peraturan desa. Kata Kunci : Fungsi legislasi, Peraturan desa Abstrack Bahasa Inggris Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki fungsi utama yang salah satunya yakni menetapkan peraturan desa bersama-sama dengan pemerintah desa (legislasi) serta menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat kepada pemerintah desa. Masalah yang terkait dengan fungsi legislasi BDP terjadi dalam pelaksanaan Peraturan Desa, BPD merupakan salah satu unsur penyelenggara pemerintahan desa yang paling berperan dalam penetapan peraturan desa, BPD di Desa sumberejo secara substansif memang sudah menjalankan fungsi legislasi dengan baik diantaranya telah melaksanakan tiga tahapan dalam proses penetapannya yaitu tahap inisiasi, tahap sosio-politis dan tahap yuridi, akan tetapi BPD desa sumberjo tiddak melaksanakan ketiga tahapan tersebut dengan baik. Tujuan penelitian untuk mengetahui fungsi legislasi Badan Permusyawaratan Desa dalam penetapan Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2014 tentang APBDes Tahun 2014 di Desa Sumberejo Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur. Tipe penelitian menggunakan deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi, dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan yaitu fungsi legislasi BPD Desa Sumberejo secara substantif sudah berjalan baik namun dalam pelaksanaannya tidak berjalan sesuai mestinya dalam penetapan peraturan desa. Kata Kunci : Fungsi legislasi, Peraturan desa Pangky Saputra Jaya
| Item Type: | Other |
|---|---|
| Subjects: | J Political Science > JC Political theory J Political Science > JF Political institutions (General) |
| Divisions: | Fakultas ISIP > Prodi Ilmu Pemerintahan |
| Depositing User: | 7617175 . Digilib |
| Date Deposited: | 05 May 2015 06:16 |
| Last Modified: | 05 May 2015 06:16 |
| URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/9701 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
