ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PADA PERKARA ANAK DALAM TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SENJATA API DAN BENDA TAJAM (Studi Putusan No.52/Pid.sus-Anak/2024/PN Tjk)

Muhammad Mirza , Muttawali (2026) ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PADA PERKARA ANAK DALAM TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SENJATA API DAN BENDA TAJAM (Studi Putusan No.52/Pid.sus-Anak/2024/PN Tjk). FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF 1. ABSTRAK.pdf Download (794Kb) | Preview
	File PDF 2. SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (1781Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF 3. SKRIPSI TANPA PEMBAHASAN.pdf Download (1781Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Keterlibatan anak dalam aksi tawuran seringkali disertai dengan kepemilikan senjata tajam. Kepemilikan senjata tajam tanpa hak diancam pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Salah satu contoh kasus tindak pidana anak dalam kepemilikan senjata tajam terdapat dalam Putusan No. 52/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk. Penanganan perkara terhadap anak yang berkonflik dengan hukum wajib mengutamakan keadilan restoratif dan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Kendati demikian, dalam putusan tersebut hakim memilih menjatuhkan pidana penjara selama 4 bulan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah dasar pertimbangan hukum hakim dalam mengadili perkaran anak tersebut sesuai dengan fakta persidangan dan keadilan restoratif, dan (2) Apakah dasar pertimbangan hukum oleh hakim pada perkara anak dalam tindak pidana kepemilikan senjata tajam sudah sesuai dan memenuhi asas kepentingan terbaik bagi anak. Metode penelitan yang digunakan adalah metode penelitian normatif dan empiris. Penelitian normatif erat kaitannya dengan studi kepustakaan, sedangkan penelitian empiris dilakukan secara langsung di lapangan. Data yang digunakan berupa data primer dan sekunder. Untuk memperoleh data primer penulis melakukan penelitian dengan metode wawancara bersama narasumber yang meliputi Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung, dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakutas Hukum Universitas Lampung. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara anak dalam tindak pidana kepemilikan senjata tajam sudah berdasarkan pada pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis, namun pertimbangan hakim belum sejalan dengan keadilan restoratif. Penjatuhan putusan pidana penjara selama 4 bulan masih mencerminkan keadilan yang bersifat prosedural dan retributif yang semata-mata menekankan penghukuman terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak belum sesuai dan tidak memenuhi prinsip kepentingan terbaik bagi anak karena hakim lebih menekankan keadilan retributif daripada keadilan restoratif. Putusan yang dijatuhkan hakim belum sejalan dengan asas kepentingan terbaik bagi anak yang menekankan penjatuhan pidana sebagai upaya terkahir (ultimum remedium), belum mempertimbangkan rekomendasi hasil penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan, serta dampak negatif panjatuhan pidana terhadap anak sehingga tidak sesuai dan tidak memenuhi prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Saran yang dapat diberikan sebaiknya hakim dalam mengadili perkara anak mengutamakan keadilan restoratif daripada keadilan retributif yang terlalu formalistik dengan menggunakan kewenangan diskresinya. Sebaiknya hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak mempertimbangkan rekomendasi hasil penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemsyarakatan. Kata Kunci: Dasar Pertimbangan Hakim, Anak, Kepemilikan Senjata Tajam Children's involvement in gang fights is often accompanied by the possession of sharp weapons. The unauthorized possession of sharp weapons is punishable by law as stipulated in Article 2 paragraph (1) of Emergency Law Number 12 of 1951. One example of a criminal case involving a child in possession of a sharp weapon is found in Decision No. 52/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk. The handling of cases involving children in conflict with the law must prioritize restorative justice and take into account the best interests of the child. However, in the decision, the judge chose to impose a prison sentence of 4 months on the child in conflict with the law. The issues discussed in this study are (1) What was the legal basis for the judge's consideration in adjudicating the child's case in accordance with the facts of the trial and restorative justice, and (2) Was the legal basis for the judge's consideration in the child's case of criminal possession of a sharp weapon appropriate and in accordance with the principle of the best interests of the child? The research methods used were normative and empirical research methods. Normative research is closely related to literature studies, while empirical research is conducted directly in the field. The data used were primary and secondary data. To obtain primary data, the author conducted research using interviews with sources, including the Juvenile Judge at the Tanjung Karang Class IA District Court, the Prosecutor at the Bandar Lampung District Attorney's Office, the Community Advisor at the Bandar Lampung Class I Correctional Center, and Lecturers from the Criminal Law Department of the Faculty of Law at the University of Lampung. The data obtained was then analyzed using qualitative descriptive methods. The results of the study show that the basis for the judge's decision in the case of a child in a criminal case involving possession of a sharp weapon was based on legal, philosophical, and sociological considerations, but the judge's considerations were not in line with restorative justice. The imposition of a four-month prison sentence still reflects procedural and retributive justice that solely emphasizes punishment for children in conflict with the law. The judge's basis for imposing punishment on children is not yet appropriate and does not meet the principle of the best interests of the child because the judge emphasizes retributive justice rather than restorative justice. The judge's decision is not in line with the best interest of child, which emphasizes sentencing as a last resort (ultimum remedium), does not consider the recommendations of social research from the Correctional Center, and does not consider the negative impact of sentencing on children, thus failing to comply with and fulfill the principle of the best interests of the child. The advice that can be given is that judges should prioritize restorative justice over overly formalistic retributive justice when adjudicating juvenile cases by using their discretionary powers. Judges should consider the recommendations of the social research results from the Correctional Center when imposing sentences on children. Keywords: Basis for Judicial Consideration, Children, Possession of Sharp Weapons

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 345 Hukum pidana
Program Studi:	FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S1-Ilmu Hukum
Pengguna Deposit:	2602815603 Digilib
Date Deposited:	26 Feb 2026 07:54
Terakhir diubah:	26 Feb 2026 07:54
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/97093

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir