PERAN KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN OLEH RESIDIVIS (Studi Perkara di Polres Tanggamus)

JESICA, NANDA ADELIA (2026) PERAN KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN OLEH RESIDIVIS (Studi Perkara di Polres Tanggamus). FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (1216Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (37Mb) | Minta salinan
Preview	File PDF SKRIPSI FULL TANPA PEMBAHASAN.pdf Download (22Mb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang memiliki fungsi vital dalam memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, kepolisian memegang peranan penting, terutama dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana. Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat adalah pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh residivis. Fenomena residivisme mencerminkan belum optimalnya sistem pembinaan dan penegakan hukum dalam memberikan efek jera kepada pelaku, sehingga peran kepolisian dalam proses penyidikan menjadi sangat penting untuk menegakkan keadilan dan menjaga ketertiban umum. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah peran kepolisian dalam penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh residivis di Polres Tanggamus? dan (2) Apa sajakah faktor penghambat yang dihadapi kepolisian dalam penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan oleh residivis di Polres Tanggamus? Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Narasumber penelitian terdiri dari penyidik pada Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Tanggamus, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus, serta akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori peran menurut Soerjono Soekanto dan teori faktor penghambat penegakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kepolisian dalam penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan oleh residivis terbagi menjadi dua bentuk, yaitu peran normatif dan peran faktual. Peran normatif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sedangkan peran faktual dilaksanakan melalui kegiatan penyidikan yang meliputi penerimaan laporan, penangkapan pelaku, pemeriksaan saksi dan tersangka, pengumpulan serta penyitaan barang bukti, hingga pelimpahan berkas perkara ke kejaksaan. Adapun faktor penghambat penyidikan antara lain keterbatasan sarana dan prasarana, jumlah dan kemampuan penyidik yang masih terbatas, sikap tidak kooperatif dari pelaku maupun saksi, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Polres Tanggamus, dapat meningkatkan profesionalisme dan kapasitas penyidik melalui pelatihan dan penguatan integritas agar proses penyidikan berjalan efektif dan transparan; serta (2) Pemerintah dan instansi terkait perlu memperkuat fasilitas dan dukungan teknis bagi kepolisian, serta melakukan koordinasi lintas lembaga untuk menekan angka residivisme melalui pendekatan hukum dan pembinaan sosial. Kata Kunci: Kepolisian, Penyidikan, Pencurian dengan Pemberatan. The Indonesian National Police is one of the law enforcement institutions that has a vital function in maintaining public security and order, enforcing the law, and providing protection and services to the community. In carrying out its duties, the police play an essential role, particularly in the process of investigating criminal acts. One of the crimes that frequently occurs in society is aggravated theft committed by recidivists. The phenomenon of recidivism reflects the suboptimal implementation of the correctional and law enforcement system in creating a deterrent effect for offenders. Therefore, the role of the police in the investigation process is crucial to upholding justice and maintaining public order. The problems examined in this study are: (1) How is the role of the police in investigating aggravated theft crimes committed by recidivists at the Tanggamus Resort Police? and (2) What are the inhibiting factors faced by the police in investigating aggravated theft crimes committed by recidivists at the Tanggamus Resort Police? This research applies a normative juridical approach and an empirical juridical approach. The research informants consist of investigators from the Criminal Investigation Unit (Satreskrim) of Tanggamus Resort Police, Public Prosecutors from the Tanggamus District Prosecutor’s Office, and academics from the Faculty of Law, University of Lampung. The data were obtained through library research and field studies, then analyzed qualitatively and descriptively using the Role Theory by Soerjono Soekanto and the Theory of Law Enforcement Inhibiting Factors. The results of this study indicate that the role of the police in investigating aggravated theft crimes committed by recidivists is divided into two forms, namely normative roles and factual roles. The normative role is carried out in accordance with the provisions of the laws and regulations, particularly Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police and the Criminal Procedure Code (KUHAP). The factual role is carried out through investigative activities including receiving reports, arresting suspects, examining witnesses and suspects, collecting and seizing evidence, and submitting case files to the prosecutor’s office. The inhibiting factors in the investigation process include limited facilities and infrastructure, insufficient number and capability of investigators, uncooperative attitudes of suspects and witnesses, and the low level of public legal awareness. The suggestions of this study are: (1) The Indonesian National Police, particularly the Tanggamus Resort Police, should improve the professionalism and competence of investigators through continuous training and integrity reinforcement to ensure effective and transparent investigation processes; and (2) The government and related institutions should strengthen the facilities and technical support for the police, as well as enhance inter-agency coordination to reduce recidivism through legal and social rehabilitation approaches. Keywords: Police, Investigation, Aggravated Theft.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 345 Hukum pidana
Program Studi:	FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S1-Ilmu Hukum
Pengguna Deposit:	2602637126 Digilib
Date Deposited:	27 Feb 2026 07:32
Terakhir diubah:	27 Feb 2026 07:32
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/97163

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir