ANALISIS KEWENANGAN ANTARA BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) DAN PENGADILAN NEGERI DALAM PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE BPSK (Studi Putusan Nomor 01/Pdt.sus-BPSK/2014/PN.LW)

LIZA , ADELIA (2026) ANALISIS KEWENANGAN ANTARA BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) DAN PENGADILAN NEGERI DALAM PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE BPSK (Studi Putusan Nomor 01/Pdt.sus-BPSK/2014/PN.LW). FAKULTAS HUKUM , UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (238Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (4Mb) | Minta salinan
Preview	File PDF SKRIPSI FULL TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (4Mb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha kerap menimbulkan perdebatan hukum, terutama ketika dalam perjanjian para pihak telah ditentukan forum penyelesaian sengketa tertentu. Salah satunya adalah sengketa antara PT Federal International Finance (PT FIF) dan konsumennya. Dalam perkara ini, BPSK Lampung Barat mengabulkan sebagian tuntutan konsumen dan menjatuhkan kewajiban ganti rugi kepada PT FIF. Namun, PT FIF tidak terima dan mengajukan permohonan pembatalan ke Pengadilan Negeri Liwa, yang kemudian dikabulkan melalui Putusan Nomor 01/Pdt.Sus-BPSK/2014/PN.LW. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan BPSK dalam penyelesaian sengketa berdasarkan putusan tersebut, serta mengkaji akibat hukum yang timbul bagi para pihak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen, yang selanjutnya diolah melalui tahapan pemeriksaan, klasifikasi, dan sistematisasi data, serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan BPSK Lampung Barat dalam perkara ini sah menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, undang-undang memberikan kewenangan atributif kepada konsumen untuk memilih forum penyelesaian sengketa melalui BPSK. Kewenangan tersebut tetap ada meskipun terdapat Akad Murabahah yang menetapkan Pengadilan Agama Kotabumi sebagai forum penyelesaian sengketa. Batalnya putusan arbitrase BPSK menjadi tidak berlaku karena adanya putusan pengadilan yang membatalkannya dan seluruh hak konsumen yang sebelumnya ditetapkan dalam putusan arbitrase BPSK menjadi tidak berlaku dan hubungan hukum para pihak kembali tunduk pada ketentuan akad yang telah disepakati. Kata Kunci: Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Kewenangan, Perlindungan Konsumen.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
Program Studi:	FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S1-Ilmu Hukum
Pengguna Deposit:	2602242162 Digilib
Date Deposited:	02 Mar 2026 02:12
Terakhir diubah:	02 Mar 2026 02:12
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/97193

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir