NURLAILATUL, SALEHA (2026) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENAMBANGAN PASIR ILEGAL DI LAMPUNG TENGAH (Studi Pada Polres Lampung Tengah). FAKULTAS HUKUM , UNIVERSITAS LAMPUNG.
|
File PDF
ABSTRAK.pdf Download (277Kb) | Preview |
|
|
File PDF
SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (988Kb) | Minta salinan |
||
|
File PDF
SKRIPSI FULL TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (833Kb) | Preview |
Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)
Penambangan pasir ilegal di Lampung Tengah merupakan aktivitas yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan merugikan negara. Kegiatan ini merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Ketentuan tersebut menjadi dasar bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penindakan terhadap pelaku usaha penambangan tanpa izin yang masih marak terjadi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah penegakan hukum terhadap tindak pidana penambangan pasir ilegal di Lampung Tengah, dan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana penambangan pasir ilegal di Lampung Tengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan didukung oleh pendekatan empiris. Narasumber terdiri dari aparat penyidik Polres Lampung Tengah dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan, kemudian data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk memberikan gambaran utuh mengenai pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana penambangan pasir ilegal di Lampung Tengah. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana penambangan pasir ilegal di Lampung Tengah secara konseptual terdiri dari tahapan formulasi, aplikasi, dan eksekusi. Tahap formulasi diwujudkan melalui pengaturan tindak pidana penambangan tanpa izin dalam Undang-Undang Minerba. Tahap aplikasi dilaksanakan oleh penyidik Polres Lampung Tengah melalui kegiatan penyelidikan, penyidikan, serta penyusunan berkas perkara. Tahap eksekusi dipahami sebagai tahap pelaksanaan sanksi pidana termasuk pelaku tindak pidana, termasuk juga pelaksanaan pidana oleh lembaga pemasyarakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, penegakan hukum tersebut belum berjalan secara optimal, khususnya pada tahap aplikasi, yang ditandai dengan masih maraknya praktik penambangan pasir ilegal di wilayah Lampung Tengah. Faktor paling dominan yang mempengaruhi dalam penegakan hukum tersebut berasal dari faktor masyarakat dan budaya hukum. Faktor Masyarakat rendahnya kesadaran hukum masyarakat serta kondisi sosial dan ekonomi yang mendorong masyarakat untuk tetap melakukan penambangan pasir tanpa izin menyebabkan pelanggaran hukum terus berulang. Selain itu, budaya hukum yang belum terbentuk dengan baik mengakibatkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan masih rendah. Saran dalam penelitian ini adalah disarankan agar Polres Lampung Tengah dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum secara tegas dan konsisten, khususnya pada tahap aplikasi, serta memperkuat koordinasi dengan instansi terkait. Selain itu, pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum perlu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui sosialisasi yang berkelanjutan dan melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat agar memiliki alternatif mata pencaharian yang legal, sehingga dapat mendukung terciptanya budaya hukum yang lebih baik dan meningkatkan kepatuhan terhadap hukum. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Penambangan Pasir Ilegal
| Jenis Karya Akhir: | Skripsi |
|---|---|
| Subyek: | 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum |
| Program Studi: | FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S1-Ilmu Hukum |
| Pengguna Deposit: | 2602298626 Digilib |
| Date Deposited: | 05 Mar 2026 04:22 |
| Terakhir diubah: | 05 Mar 2026 04:22 |
| URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/97387 |
Actions (login required)
![]() |
Lihat Karya Akhir |
