EFEKTIVITAS PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI INDONESIA PERIODE 2000-2022

Ukhti, Ciptawaty (2026) EFEKTIVITAS PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI INDONESIA PERIODE 2000-2022. [Dataset]

Preview	Text 1.ABSTRAK - ABSTRACK.pdf Download (732kB) | Preview
	Text 2. DISERTASI FULL.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB) | Request a copy
Preview	Text 3. DISERTASI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (3MB) | Preview

Abstract

Salah satu indikator keberhasilan pemerintah adalah penurunan jumlah penduduk miskin. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) 2025, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 23,85 juta orang dengan persentase 8,47% dari total populasi. Rendahnya standar kemiskinan di Indonesia menuntut pemerintah untuk meningkatkan pemerataan kesejahteraan melalui program bantuan nontunai dan tunai. Disertasi bertujuan untuk menganalisis pengaruh program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) pada aspek pendapatan dan pengeluaran penduduk miskin di Indonesia selama dua dekade terakhir (2000–2022). Penelitian menggunakan pendekatan Threshold Model Least. Penelitian mencakup 34 provinsi dengan data sekunder dari BPS dan sumber resmi lainnya. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan analisis pengaruh BPNT dan PKH terhadap pendapatan dan pengeluaran. Perbedaan menunjukkan bahwa terdapat variasi signifikansi pengaruh antar provinsi. Pada Kuadran I, terdapat 6 provinsi yang memiliki pengaruh positif dari kedua program dalam aspek pendapatan, yakni Riau, Bengkulu, Kepulauan Riau, Sulawesi Selatan, Papua, dan Gorontalo, sedangkan di aspek pengeluaran terdapat 4 provinsi, yaitu Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara. Kuadran II berisi 10 provinsi dengan BPNT berpengaruh pada pendapatan tetapi PKH tidak berpengaruh, termasuk Sumatera Barat, Jawa Barat, dan Bali, sementara di sisi pengeluaran ada 2 provinsi, yaitu Riau dan Sulawesi Selatan. Kuadran III terdiri dari 4 provinsi yang menunjukkan pengaruh PKH pada pendapatan tanpa didukung BPNT, yaitu Kepulauan Bangka Belitung, DKI Jakarta, Sulawesi Tengah, dan Papua Barat. Terakhir, Kuadran IV mencakup 20 provinsi di mana kedua program tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan, termasuk Aceh, Jawa Tengah, dan Kalimantan Timur. Pada aspek pengeluaran terdapat 26 provinsi yang menunjukkan tidak adanya pengaruh BPNT dan PKH. Beberapa provinsi merasakan efek positif kedua program namun banyak wilayah lain belum merasakan dampak signifikan sehingga diperlukan penyesuaian kebijakan agar manfaat bantuan sosial dapat dirasakan lebih optimal dalam pengentasan kemiskinan di seluruh Indonesia. Kata kunci: Kemiskinan, Threshold, BPNT, PKH.

Item Type:	Dataset
Subjects:	?? 330 ??
Divisions:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Ilmu Ekonomi S3
Depositing User:	2602985372 Digilib
Date Deposited:	11 Mar 2026 03:43
Last Modified:	11 Mar 2026 03:43
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/97608

Actions (login required)

View Item