PENGAWASAN HAK PILIH WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN OLEH BAWASLU KOTA BANDAR LAMPUNG PADA PEMILU 2024 (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung)

SALWA, SALSABILA ADHELANE (2026) PENGAWASAN HAK PILIH WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN OLEH BAWASLU KOTA BANDAR LAMPUNG PADA PEMILU 2024 (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung). FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK , UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF 1. ABSTRAK - ABSTRACT.pdf Download (218Kb) | Preview
	File PDF 2. SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (1709Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF 3. SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (707Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Hak pilih merupakan bagian dari hak asasi manusia yang tetap melekat pada setiap warga negara, termasuk Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Pada Pemilu 2024, terdapat 109 WBP di Lapas Kelas I Bandar Lampung yang tidak dapat menggunakan hak pilih karena tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) hingga hari pemungutan suara. Penelitian ini bertujuan mengkaji dan menganalisis pengawasan hak pilih WBP oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung pada Pemilu 2024. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara dan dokumentasi, dengan analisis teori pengawasan berdasarkan sifat dan waktu pelaksanaannya, yaitu preventif dan represif menurut Handayaningrat (1986) dalam Sururama dan Amalia (2020). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dimensi preventif, Bawaslu berpedoman pada UU Pemilu, PKPU, dan Perbawaslu; menerbitkan surat imbauan; melakukan koordinasi dengan KPU dan lapas; mendampingi simulasi pemungutan suara; serta memantau pembentukan TPS lokasi khusus. Pada dimensi represif, Bawaslu mengawasi proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS lokasi khusus. Namun, pengawasan belum optimal secara substantif. Kendala meliputi keterbatasan akses lapas, ketidaklengkapan dokumen kependudukan WBP, tingginya mobilitas WBP, serta keterbatasan kewenangan dalam menyelesaikan masalah administratif sebelum hari pemungutan suara. Kondisi ini menyebabkan pengawasan lebih bersifat administratif dan konfirmatif daripada korektif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sinergi kelembagaan dan pengawasan partisipatif yang melibatkan warga binaan dan petugas lapas guna menjamin perlindungan hak pilih yang adil dan setara. Kata Kunci: Pengawasan, Hak Pilih, Warga Binaan Pemasyarakatan

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial
Program Studi:	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP) > Prodi S1-Ilmu Pemerintahan
Pengguna Deposit:	2602510361 Digilib
Date Deposited:	12 Mar 2026 01:28
Terakhir diubah:	12 Mar 2026 01:28
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/97641

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir