SYANDI TRI , WICAKSANA (2026) ANALISIS DISPARITAS PENJATUHAN PIDANA PENJARA DENGAN TINDAKAN REHABILITASI TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNA NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Met. dan Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Met.). FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.
|
File PDF
1. ABSTRAK.pdf Download (280Kb) | Preview |
|
![[img]](http://digilib.unila.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
File PDF
2. SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (7Mb) | Minta salinan |
|
|
File PDF
3. SKRIPSI TANPA PEMBAHASAN.pdf Download (7Mb) | Preview |
Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)
Kasus Penyalahgunaan Narkotika yang terjadi di Indonesia merupakan masalah yang sangat serius. Untuk menghadapi masalah ini, Indonesia telah mengatur secara khusus tentang narkotika ini pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang didalamnya terdapat dua penyelesaian terhadap kasus penyalahgunaan narkotika, yaitu pidana penjara dan rehabilitasi. Hadirnya dua pilihan penyelesaian sudah pasti berisiko menimbulkan disparitas pidana, seperti pada putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Met. dan 106/Pid.Sus/2024/PN Met. Hal ini dapat memicu perdebatan tentang keadilan hukum di Indonesia. Maraknya kasus narkotika di Indonesia hingga saat ini juga dapat menjadi sebuah persoalan, apakah pidana penjara dan rehablitasi sebenarnya sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, pertama bagaimana disparitas putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Met. dan 106/Pid.Sus/2024/PN Met terjadi, dan apakah pidana penjara dan rehabilitasi sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan Penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, dan data sekunder. Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari Hakim Pengadilan Negri Metro, Jaksa Kejaksaan Negri Metro, Ketua Dewan Peradilan PERADI Sukadana Lampung Timur, Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Metode pengumpulan data menggunaan studi kepustakaan dan studi lapangan. Proses pengolahan data dilakukan dengan seleksi data, klasifikasi data dan identifikasi data. Analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disparitas pidana pada Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Met. dan 106/Pid.Sus/2024/PN Met terjadi utamanya ialah karena adanya independensi hakim dimana hakim bebas menentukan hukuman untuk para pelaku tanpa adanya intervensi dari pihak manapun, yang dimana hal itu harus tetap berdasarkan peraturan perundang-undangan. Didalam indepedensi hakim, faktor dari hakim itu sendiri juga menentukan bagaimana seorang hakim akan memutus sebuah perkara menggunakan indepedensi yang dia miliki Selain itu, ketiadaan hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu (TAT) yang disebabkan oleh dugaan adanya keterkaitan para pelaku dengan jaringan aktif peredaran narkoba pada Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN.Met. turut memperlebar celah perbedaan putusan. Faktor lain yang menyokong terjadinya disparitas dalam penelitian ini adalah, ketiadaan pedoman pemidanaan (sentencing guidelines) yang komprehensif terhadap perkara pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Secara teoritis, baik dari pidana penjara dengan rehabilitasi sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan, namun yang menjadi masalah besar disini ialah pada penerapannya yang tidak memaksimalkan tercapainya tujuan pemidanaan. Saran penulis dalam penelitian ini ialah wajibkan asesmen terpadu pada setiap tahap prapenuntuan buat pedoman pemidanaan. rubah persepsi hukuman rehabilitasi menjadi pilihan utama, bukan lagi sebuah pilihan alternatif. tingkatkan dan perketat regulasi perihal penerapan baik itu pada program rehabilitasi maupun di dalam lembaga pemasyarakatan yang didalamnya sehingga setiap penyimpangan bisa langsung di proses hukum. Kata Kunci: Disparitas Pidana, Rehabilitasi, Penyalahguna Narkotika. Drug abuse cases in Indonesia are a very serious problem. To address this issue, Indonesia has specifically regulated narcotics in Law No. 35 of 2009, which provides two solutions for drug abuse cases, namely imprisonment and rehabilitation. The existence of these two options inevitably carries the risk of criminal disparity, as seen in decisions No. 198/Pid.Sus/2024/PN Met. and 106/Pid.Sus/2024/PN Met. This could spark debate about legal justice in Indonesia. The prevalence of narcotics cases in Indonesia to date can also be an issue, namely whether imprisonment and rehabilitation are actually in line with the objectives of punishment. Based on this background, this study aims to determine, first, how the disparity in decisions No. 198/Pid.Sus/2024/PN Met. and 106/Pid.Sus/2024/PN Met. occurred, and whether imprisonment and rehabilitation are in line with the objectives of punishment. The research used normative legal and empirical legal approaches. The data used in this study were primary and secondary data. The sources in this study consisted of judges from the Metro District Court, prosecutors from the Metro District Attorney's Office, the Chair of the PERADI Sukadana Lampung Timur Judicial Council, and criminal law lecturers from the Faculty of Law at the University of Lampung. The data collection method used literature study and field study. The data processing was carried out through data selection, data classification, and data identification. Data analysis used qualitative analysis. The results of the study indicate that the disparity in criminal penalties in Decisions No. 198/Pid.Sus/2024/PN Met. and 106/Pid.Sus/2024/PN Met. occurred mainly due to the independence of judges, whereby judges are free to determine the penalties for perpetrators without intervention from any party, which is It must remain based on legislation. In judicial independence the judge's own factors also determine how a judge will decide a case using his or her independence. In addition, the absence of an assessment from the Integrated Assessment Team (TAT) due to allegations of the perpetrators' involvement in an active drug trafficking network in Decision Number 198/Pid.Sus/2024/PN.Met. also widens the gap in decisions. Another factor that supports the disparity in this study is the absence of comprehensive sentencing guidelines for cases involving drug addicts and victims of drug abuse. Theoretically, both imprisonment and rehabilitation are in line with the objectives of sentencing, but the major problem here is that their application does not maximize the achievement of sentencing objectives. The recommendations in this study are to mandate integrated assessments at every stage of pre-determination, namely to create guidelines for sentencing. Change the perception of rehabilitation punishment as the primary option, rather than an alternative option. Improve and tighten regulations regarding implementation, both in rehabilitation programs and in correctional institutions, for structured reporting programs for offenders after serving their sentences. Keywords: Criminal Disparity, Rehabilitation, Drug Abuse Crimes,
| Jenis Karya Akhir: | Skripsi |
|---|---|
| Subyek: | 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 345 Hukum pidana |
| Program Studi: | FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S1-Ilmu Hukum |
| Pengguna Deposit: | 2602212515 Digilib |
| Date Deposited: | 12 Mar 2026 02:11 |
| Terakhir diubah: | 12 Mar 2026 02:11 |
| URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/97656 |
Actions (login required)
 |
Lihat Karya Akhir |
