PENGAWASAN DINAS TENAGA KERJA PROVINSI LAMPUNG TERHADAP PELAKSANAAN UPAH MINIMUM PROVINSI TAHUN 2025

RAFFI ATHALLAH , ADHYAKSA HASAN (2026) PENGAWASAN DINAS TENAGA KERJA PROVINSI LAMPUNG TERHADAP PELAKSANAAN UPAH MINIMUM PROVINSI TAHUN 2025. FAKULTAS HUKUM , UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	Text ABSTRAK.pdf Download (126kB) | Preview
	Text SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy
Preview	Text SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Upah Minimum Provinsi (UMP) merupakan instrumen penting dalam perlindungan hak-hak pekerja, khususnya untuk menjamin penghasilan yang layak sesuai ketentuan perundang-undangan. Namun, dalam praktiknya, pelanggaran terhadap pembayaran upah masih terjadi di berbagai perusahaan di Provinsi Lampung. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya peran Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung dalam melakukan pengawasan guna memastikan kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan UMP Tahun 2025. Penelitian ini difokuskan pada dua permasalahan utama, yaitu: (1) bagaimana kewenangan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung dalam melaksanakan pengawasan terhadap penerapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2025; dan (2) faktorfaktor apa saja yang memengaruhi peningkatan kesejahteraan pekerja dalam penerapan UMP di Provinsi Lampung. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Prosedur pengumpulan data dalam penulisan ini dengan wawancara serta studi Pustaka dan analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan pengawasan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung dilakukan melalui mekanisme preventif dan represif, baik secara rutin maupun insidental. Namun, efektivitasnya masih terhambat oleh keterbatasan jumlah pengawas, minimnya anggaran operasional, rendahnya tingkat kepatuhan perusahaan, serta kurangnya pemahaman pekerja mengenai hak-hak normatifnya. Penelitian ini juga menemukan bahwa peningkatan kesejahteraan pekerja dipengaruhi oleh kondisi ekonomi daerah, kepatuhan perusahaan, kualitas sumber daya manusia, efektivitas pengawasan, serta implementasi jaminan sosial ketenagakerjaan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas pengawasan dan penegakan hukum agar penerapan UMP dapat berjalan secara optimal. Kata Kunci: Pengawasan, Upah Minimum Provinsi, Dinas Tenaga Kerja.

Item Type:	Other
Subjects:	?? 340 ??
Divisions:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Depositing User:	2602881638 Digilib
Date Deposited:	12 Mar 2026 01:54
Last Modified:	12 Mar 2026 01:54
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/97669

Actions (login required)

View Item