Nadia, Artha Aulia (2026) PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK PENYANDANG DISABILITAS. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.
|
File PDF
ABSTRAK.pdf Download (218Kb) | Preview |
|
![[img]](http://digilib.unila.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
File PDF
SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (2831Kb) | Minta salinan |
|
|
File PDF
SKRIPSI FULL TANPA PEMBAHASAN.pdf Download (2829Kb) | Preview |
Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)
Tindak pidana pencabulan terhadap anak penyandang disabilitas merupakan permasalahan serius yang memerlukan perlindungan hukum khusus, mengingat kondisi korban yang memiliki keterbatasan fisik maupun mental sehingga berada pada posisi yang sangat rentan. Anak penyandang disabilitas sering mengalami kesulitan dalam mengakses keadilan serta menyampaikan peristiwa yang dialaminya, sehingga memerlukan pendampingan dan perlindungan yang optimal dari lembaga terkait. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan terhadap anak penyandang disabilitas yang menjadi korban tindak pidana pencabulan, baik dalam bentuk pendampingan hukum, pendampingan psikologis, maupun pemulihan korban. Bagaimana peran Dinas PPPA dalam memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana pencabulan pada anak penyandang disabilitas di Kota Bandar Lampung, serta faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan perlindungan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak-pihak terkait, yaitu petugas Dinas PPPA Kota Bandar Lampung, aparat Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Bandar Lampung, serta akademisi hukum pidana. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai peran perlindungan yang dilakukan oleh Dinas PPPA. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa peran Dinas PPPA terhadap korban tindak pidana pencabulan pada anak penyandang disabilitas telah dilaksanakan melalui berbagai bentuk perlindungan, antara lain pendampingan hukum selama proses penyidikan dan persidangan, pendampingan psikologis untuk memulihkan kondisi mental korban, serta koordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait. Namun, pelaksanaan perlindungan tersebut belum berjalan secara optimal karena adanya beberapa hambatan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya fasilitas pendukung yang ramah disabilitas, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak penyandang disabilitas, serta kendala komunikasi dalam proses pemeriksaan korban. Hambatan-hambatan tersebut menyebabkan perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana pencabulan belum sepenuhnya efektif. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, disarankan agar Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan khusus terkait penanganan anak penyandang disabilitas, melengkapi sarana dan prasarana pendukung yang ramah disabilitas, serta memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait. Selain itu, diperlukan upaya peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai hak-hak anak penyandang disabilitas serta pentingnya perlindungan terhadap korban tindak pidana pencabulan, agar perlindungan hukum yang diberikan dapat berjalan secara lebih efektif dan berkeadilan. Kata kunci: Anak, Tindak Pidana Pencabulan, Dinas PPPA The criminal act of sexual abuse against children with disabilities is a serious issue that requires special legal protection, considering the condition of the victims who have physical or mental limitations and are therefore in a highly vulnerable position. Children with disabilities often face difficulties in accessing justice and reporting the incidents they experience, thus requiring optimal assistance and protection from relevant institutions. The Office for the Empowerment of Women and Child Protection (PPPA) plays an important role in providing protection for children with disabilities who are victims of sexual abuse, whether in the form of legal assistance, psychological support, or victim recovery. What is the role of the PPPA Office in providing protection for victims of sexual abuse among children with disabilities in Bandar Lampung City, and what factors hinder the implementation of such protection. The research method used is normative juridical research with a statutory approach and case approach. Data were obtained through literature studies and interviews with relevant parties, namely officials of the Bandar Lampung City PPPA Office, officers of the Women and Children Service Unit (PPA) of the Bandar Lampung Police Department, as well as criminal law academics. The data obtained were then analyzed qualitatively to obtain a comprehensive picture of the protection role carried out by the PPPA Office. The results of the research and discussion indicate that the role of the Office for Women‟s Empowerment and Child Protection (Dinas PPPA) towards victims of sexual abuse crimes against children with disabilities has been carried out through various forms of protection, including legal assistance during the investigation and trial process, psychological support to restore the victim's mental condition, and coordination with law enforcement officials and relevant agencies. However, the implementation of such protection has not been fully optimal due to several obstacles, such as limited human resources, lack of disability-friendly supporting facilities, low public understanding of the rights of people with disabilities, and communication difficulties during the victim examination process. These obstacles have resulted in legal protection for children with disabilities as victims of sexual abuse crimes not yet being fully effective. Based on the results of the study, it is recommended that the Office for the Empowerment of Women and Child Protection enhance human resource capacity through specialized training related to handling children with disabilities, complete supportive facilities and infrastructure that are disability-friendly, and strengthen coordination with law enforcement officers and relevant agencies. In addition, efforts are needed to increase socialization and education to the public regarding the rights of children with disabilities and the importance of protection for victims of sexual abuse crimes, so that the legal protection provided can be more effective and fair. . Keywords: Child, Sexual Abuse Crime, Office of Women Empowerment and Child Protection
| Jenis Karya Akhir: | Skripsi |
|---|---|
| Subyek: | 300 Ilmu sosial 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 345 Hukum pidana |
| Program Studi: | FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S1-Ilmu Hukum |
| Pengguna Deposit: | 2602607716 Digilib |
| Date Deposited: | 12 Mar 2026 03:38 |
| Terakhir diubah: | 12 Mar 2026 03:38 |
| URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/97691 |
Actions (login required)
 |
Lihat Karya Akhir |
