ANALISIS PERAN PENYIDIK TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK ANAK YANG DISANGKA SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN ( STUDI KASUS SATRESKRIM POLRES LAMPUNG UTARA )

RIDHA, ANANDA PUTRI (2026) ANALISIS PERAN PENYIDIK TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK ANAK YANG DISANGKA SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN ( STUDI KASUS SATRESKRIM POLRES LAMPUNG UTARA ). FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (199Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (2898Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF SKRIPSI FULL TANPA PEMBAHASAN.pdf Download (2769Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Anak-anak adalah anugerah dari Yang Maha Kuasa. Mereka memiliki martabat dan nilai sebagai manusia dan harus dilindungi oleh semua orang, termasuk negara dan kepolisian. Perlindungan anak tidak hanya berlaku untuk anak-anak yang hidup tanpa gangguan, tetapi juga untuk anak-anak yang menjadi korban atau berkonflik dengan hukum, termasuk anak-anak yang melakukan kejahatan. Meningkatnya kasus pemerkosaan yang melibatkan anak-anak sebagai pelaku di wilayah Lampung Utara menjadi latar belakang studi penting ini. Situasi ini menimbulkan pertanyaan-pertanyaan, Apa peran penyidik terkait hak-hak anak yang diduga melakukan pemerkosaan di Lampung Utara selama penyelidikan, Hambatan apa yang dihadapi penyidik dalam menegakkan hak-hak tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang dipadukan dengan pendekatan empiris. Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari dengan Wakanit SATRESKRIM PPA POLRES Lampung Utara dan pihak Pembimbing kemasyarakatan muda Balai Pemasyakatan Kelas I Bandar lampung, juga Dosen Akademisi Bagian Pidana FH Unila. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran penyidik dalam pemenuhan hak-hak anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana pemerkosaan di Lampung Utara pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan normatif UU SPPA, terutama melalui penyediaan pendampingan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dan advokat, serta keterlibatan orang tua atau wali selama proses penyidikan. Penyidik juga menjamin agar proses peradilan anak berlangsung secara objektif, tidak memihak, dan dilakukan dalam sidang tertutup. Dalam penelitian ini pula peneliti menemukan adanya sejumlah hambatan, terutama keterbatasan sarana dan prasarana seperti belum optimalnya pemisahan ruang tahanan anak dan tidak tersedianya layanan pendidikan selama masa penahanan. Kurangnya kerja sama masyarakat dalam memberikan informasi dan kesaksian menyebabkan proses penyidikan terhambat dan mengakibatkan dua orang pelaku masih berstatus DPO. Hambatan lain terletak pada upaya pemulihan nama baik dan penghilangan stigma sosial terhadap anak pelaku, yang memerlukan kerja sama berkelanjutan antara penyidik dan BAPAS. Saran dari penelitian ini adalah peran penyidik khususnya penyidik pada SATRESKRIM PPA POLRES Lampung Utara, meningkatkan kualitas sarana dan prasarana penahanan anak, khususnya dalam pemisahan ruang tahanan yang sesuai standar perlindungan anak serta penyediaan akses pendidikan meskipun masa penahanan berlangsung singkat. Peningkatan kompetensi penyidik melalui pelatihan khusus mengenai pendekatan ramah anak juga sangat diperlukan agar proses penyidikan tidak hanya memenuhi ketentuan formal UU SPPA, tetapi juga memperhatikan aspek psikologis dan perkembangan anak. Kata kunci: penyidik, hak anak, pemerkosaan, sistem peradilan pidana anak Children are a blessing from the Almighty. They possess inherent dignity and human value and therefore must be protected by all parties, including the state and law enforcement authorities. Child protection applies not only to children who live free from disturbance, but also to children who become victims or come into conflict with the law, including children who commit criminal acts. The increasing number of fraud cases involving children as perpetrators in the North Lampung region forms an important background for this study. This situation raises several key questions: what is the role of investigators in safeguarding the rights of children suspected of committing fraud in North Lampung during the investigation process, and what obstacles are faced by investigators in enforcing these rights. This research employs a normative juridical method combined with an empirical approach. The informants in this study include the Deputy Head of the Women and Children Protection Unit (PPA) of the Criminal Investigation Division of the North Lampung Police Resort, a junior community guidance officer from the Class I Correctional Center (Balai Pemasyarakatan) in Bandar Lampung, as well as an academic lecturer specializing in criminal law from the Faculty of Law, University of Lampung. The findings indicate that the role of investigators in fulfilling the rights of children suspected of committing the criminal act of rape in North Lampung has generally been in accordance with the normative provisions of the Juvenile Criminal Justice System Act (UU SPPA). This compliance is reflected in the provision of assistance from the Correctional Center (BAPAS) and legal counsel, as well as the involvement of parents or guardians throughout the investigation process. Investigators also ensure that the juvenile justice process is conducted objectively, impartially, and through closed hearings. However, this study also identifies several obstacles, particularly limitations in facilities and infrastructure, such as the lack of optimal separation of juvenile detention facilities and the absence of educational services during the period of detention. The lack of community cooperation in providing information and testimony has hindered the investigation process and resulted in two suspects remaining on the wanted list (DPO). Another obstacle lies in efforts to restore the reputation of child offenders and to eliminate social stigma, which require sustained cooperation between investigators and the Correctional Center (BAPAS). The study recommends that investigators, particularly those within the Women and Children Protection Unit (PPA) of the Criminal Investigation Division of the North Lampung Police Resort, improve the quality of facilities and infrastructure for juvenile detention, especially by ensuring proper separation of detention rooms in accordance with child protection standards and by providing access to education, even when the detention period is relatively short. Furthermore, enhancing investigators’ competence through specialized training on childfriendly approaches is essential to ensure that the investigation process not only complies with the formal provisions of the UU SPPA but also takes into account the psychological aspects and developmental needs of children. Keywords: investigators, children’s rights, rape, juvenile criminal justice system

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 345 Hukum pidana
Program Studi:	FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S1-Ilmu Hukum
Pengguna Deposit:	2602189159 Digilib
Date Deposited:	06 Apr 2026 07:46
Terakhir diubah:	06 Apr 2026 07:46
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/98013

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir