KAJIAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMULIHANASET TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI MEKANISME TANPA PEMIDANAAN

Fery , Yudistira (2026) KAJIAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMULIHANASET TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI MEKANISME TANPA PEMIDANAAN. FAKULTAS HUKUM , UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (248Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (3296Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF SKRIPSI FULL TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (3105Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Pendekatan konvensional yang mengandalkan sistem pemidanaan sebagai instrumen utama pemberantasan korupsi menunjukkan keterbatasan dalam hal pemulihan aset hasil korupsi. Meskipun KPK dan Kejaksaan telah berhasil memulihkan aset senilai triliunan rupiah pada periode 2020-2024, nilai yang berhasil dikembalikan masih jauh dari total kerugian negara akibat korupsi. Maka dari itu penulis akan menganalisis terkait bagaimanakah kajian kebijakan hukum pidana terhadap pemulihan aset tindak pidana korupsi melalui mekanisme tanpa pemidanaan dan apakah urgensi pembaharuan terhadap pemulihan aset tindak pidana korupsi melalui mekanisme tanpa pemidanaan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait pemberantasan korupsi, bahan hukum sekunder dari literatur, jurnal, dan Naskah Akademik RUU Perampasan Aset, serta bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan narasumber dari dosen akademisi hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan Jaksa Fungsional pada bidang Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Tinggi Lampung. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan kerangka teori politik hukum pidana dan teori pembaharuan hukum pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kajian kebijakan hukum pidana terhadap pemulihan aset tindak pidana korupsi melalui mekanisme tanpa pemidanaan perlu mengalami pergeseran paradigma dari "follow the suspect" menjadi "follow the asset". Melalui tiga tahap kebijakan yaitu tahap formulasi yang merupakan tahapan awal perumusan atau pembentukan suatu peraturan perundang-undangan yang mengenai mekanisme tanpa pemidanaan atau non-conviction based asset forfeiture, dilanjutkan tahap aplikasi sebagai tahapan penerapan norma atau penerapan peraturan yang dilaksanakan oleh para aparat penegak hukum mulai dari pemetaan aset sampai dengan pemblokiran aset yang diduga hasil tindak pidana korupsi, dan tahapan terakhir yaitu eksekusi sebagai tahapan pelaksanaan dari keputusan pengadilan berupa pemulihan aset kembali ke kas negara. Urgensi pembaharuan hukum terhadap pemulihan aset melalui mekanisme tanpa pemidanan didasarkan pada landasan filosofis yang sejalan dengan tujuan negara menciptakan kesejahteraan rakyat, landasan sosiologis yang merespons kompleksitas kejahatan korupsi semakin modern dan lintas negara, dan landasan yuridis yang berpijak pada ratifikasi UNCAC serta berbagai peraturan perundang-undangan nasional yang mengamanatkan perlindungan keuangan negara. Penelitian ini menyarankan agar pembentuk undang-undang segera menyelesaikan RUU Perampasan Aset dengan mempertimbangkan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang kuat, lembaga penegak hukum membangun persamaan persepsi dalam implementasi mekanisme ini, agar tercipta modernisasi hukum yang berlandaskan keadilan dan prinsip hak asasi manusia. Penguatan aturan, kelembagaan, dan kapasitas sumber daya manusia di semua tahap kebijakan akan menentukan keberhasilan Indonesia memanfaatkan mekanisme non-conviction based asset forfeiture, secara maksimal dalam pemberantasan korupsi dan pemulihan kerugian keuangan negara. Kata Kunci: Kebijakan Hukum Pidana, Non-Conviction Based Asset Forfeiture, Tindak Pidana Korupsi

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
Program Studi:	FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S1-Ilmu Hukum
Pengguna Deposit:	2602786788 Digilib
Date Deposited:	07 Apr 2026 02:11
Terakhir diubah:	07 Apr 2026 02:11
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/98035

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir