PERAN DINAS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM PEMENUHAN HAK-HAK ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (Studi pada Wilayah Hukum Kabupaten Mesuji)

M. ARIESSANDY, AGUSTIN (2026) PERAN DINAS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM PEMENUHAN HAK-HAK ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (Studi pada Wilayah Hukum Kabupaten Mesuji). FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (221Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL TANPA LAMPIRAN.pdf Restricted to Hanya staf Download (1755Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF SKRIPSI FULL TANPA PEMBAHASAN.pdf Download (1625Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Upaya perlindungan terhadap anak dari tindak pidana kekerasan seksual ditempuh oleh Kabupaten Mesuji dengan membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, tetapi pada kenyataannya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak masih tetap terjadi di Kabupaten Mesuji. Permasalahan penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Mesuji dalam pemenuhan hak-hak anak korban tindak pidana kekerasan seksual? (2 Apakah fakor-faktor penghambat peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Mesuji dalam pemenuhan hak-hak anak korban tindak pidana kekerasan seksual? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Narasumber penelitian terdiri dari Kepala Dinas PPA Kabupaten Mesuji, Kepala UPTD PPA Kabupaten Mesuji, dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Peran UPTD PPA Kabupaten Mesuji dalam pemenuhan hak-hak anak korban tindak pidana kekerasan seksual secara normatif dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, dan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak. Peran ideal pemenuhan hakhak anak korban tindak pidana kekerasan seksual belum terlaksana secara maksimal, karena masih ada faktor penghambat Peran faktual dilaksanakan dengan pencegahan, penanganan dan pemulihan. UPTD PPA Kabupaten Mesuji memberikan perlindungan hukum, perlindungan medis dan perlindungan psikologis. Perlindungan secara medis dilakukan untuk memulihkan kondisi fisik anak yang mungkin mengalami kerugian fisik sampai benar-benar sembuh secara fisik. Perlindungan psikologis diberikan dengan melakukan pendampingan kepada anak korban kekerasan, yaitu dengan melaksanakan terapi kejiwaan atas trauma yang mereka alami akibat kekerasan untuk mengantisipasi dampak jangka panjang bagi stabilnya perkembangan jiwa anak korban kekerasan seksual. (2) Faktor-faktor penghambat Peran UPTD PPA Kabupaten Mesuji dalam pemenuhan hak-hak anak korban tindak pidana kekerasan seksual terdiri dari faktor aparat penegak hukum, yaitu keterbatasan kuantitas dan kualitas petugas UPTD PPA Kabupaten Mesuji dalam memenuhi hak anak. Faktor sarana dan prasarana yaitu masih terbatasnya sarana prasarana UPTD PPA dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Selain itu masih belum adanya sarana berupa rumah aman dan ramah bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual. Faktor masyarakat yaitu adanya keengganan masyarakat untuk menjadi saksi dalam proses penegakan hukum serta kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan. Faktor budaya, yaitu adanya budaya individualisme dalam kehidupan masyarakat, sehingga mereka bersikap acuh tidak acuh dan tidak memperdulikan adanya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Kepala UPTD PPA Kabupaten Mesuji dan aparat penegak hukum agar mengoptimalkan melaksanakan pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual, dengan cara memberikan perlindungan secara medis dan secara psikologis terhadap anak korban kekerasan, sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara baik dalam rangka menyongsong masa depannya (2) Kepala UPTD PPA Kabupaten Mesuji agar mengotimalkan pengadaan sarana prasarana teknis yang menunjang kinerja dalam bidang penyuluhan dan pendampingan sehingga lebih memadai dalam rangka meningkatkan peran dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan tindak pidana kekerasan seksual. Kata Kunci: Peran, Pemenuhan Hak Anak, Kekerasan Seksual. Efforts to protect children from criminal acts of sexual violence in Mesuji Regency have been undertaken through the establishment of the Regional Technical Implementation Unit for Women and Children Protection (UPTD PPA). However, in practice, criminal acts of sexual violence against children continue to occur in Mesuji Regency. The research problems addressed in this study are as follows: (1) What is the role of the Regional Technical Implementation Unit of the Women and Children Protection Agency of Mesuji Regency in fulfilling the rights of child victims of sexual violence crimes? (2) What factors hinder the role of the Regional Technical Implementation Unit of the Women and Children Protection Agency of Mesuji Regency in fulfilling the rights of child victims of sexual violence crimes? This research employs a normative juridical approach and an empirical approach. Data were collected through library research and field research. The research informants consisted of the Head of the Women and Children Protection Agency of Mesuji Regency, the Head of the UPTD PPA of Mesuji Regency, and a lecturer in Criminal Law at the Faculty of Law, University of Lampung. Data analysis was conducted using qualitative methods. The results of this study indicate that: (1) Normatively, the role of the UPTD PPA of Mesuji Regency in fulfilling the rights of child victims of sexual violence crimes is implemented based on prevailing laws and regulations, namely Law Number 35 of 2014 on Child Protection, Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes, Regulation of the Minister of Women’s Empowerment and Child Protection Number 4 of 2018 concerning Guidelines for the Establishment and Management of Regional Technical Implementation Units for Women and Children Protection, and Presidential Regulation Number 55 of 2024 concerning the Regional Technical Implementation Unit for Women and Children Protection. Nevertheless, the ideal role in fulfilling the rights of child victims of sexual violence crimes has not been optimally realized due to the existence of inhibiting factors. In practice, the role is carried out through prevention, handling, and recovery measures. The UPTD PPA of Mesuji Regency provides legal protection, medical protection, and psychological protection. Medical protection is provided to restore the physical condition of the child who may have suffered physical harm until full physical recovery is achieved. Psychological protection is provided through assistance to child victims of violence, namely by conducting psychiatric therapy to address trauma resulting from the violence, in order to anticipate long-term impacts on the stability of the psychological development of child victims of sexual violence. (2) The inhibiting factors affecting the role of the UPTD PPA of Mesuji Regency in fulfilling the rights of child victims of sexual violence crimes include law enforcement factors, namely the limited quantity and quality of UPTD PPA personnel in fulfilling children’s rights; facilities and infrastructure factors, namely the limited facilities and infrastructure available to the UPTD PPA in carrying out its duties and functions. Moreover, there is still an absence of facilities in the form of safe and child-friendly shelters for child victims of sexual violence. Community factors, namely the reluctance of the community to serve as witnesses in the law enforcement process and the lack of public knowledge regarding legal protection for child victims of violence; and cultural factors, namely the existence of an individualistic culture within society, resulting in indifference and a lack of concern toward criminal acts of sexual violence against children. The recommendations of this study are as follows: (1) The Head of the UPTD PPA of Mesuji Regency and law enforcement officers should optimize the fulfillment of children’s rights and legal protection for children who are victims of sexual violence crimes by providing comprehensive medical and psychological protection, so that child victims may grow and develop properly in preparation for their future; (2) The Head of the UPTD PPA of Mesuji Regency should optimize the provision of technical facilities and infrastructure that support performance in the fields of counseling and assistance, so as to enhance its role in providing protection for children who are victims of sexual violence crimes. Keywords: Role, Fulfillment of Children’s Rights, Sexual Violence.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 345 Hukum pidana
Program Studi:	FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S1-Ilmu Hukum
Pengguna Deposit:	2602015553 Digilib
Date Deposited:	08 Apr 2026 01:32
Terakhir diubah:	08 Apr 2026 01:32
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/98051

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir