TANGGUNG GUGAT PERDATA DALAM PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

PRASTI , MARTIARINI (2026) TANGGUNG GUGAT PERDATA DALAM PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK,.pdf Download (506Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (783Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF SKRIPSI FULL TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (717Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia menunjukkan perkembangan melalui pemanfaatan jalur perdata sebagai instrumen pertanggungjawaban atas pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan tanggung gugat perdata dalam empat putusan pengadilan lingkungan hidup serta menilai pertimbangan hakim dalam menentukan dasar pertanggungjawaban dan bentuk ganti rugi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, serta empat putusan pengadilan yang dianalisis untuk mengidentifikasi pola penerapan perbuatan melawan hukum dan pertanggungjawaban mutlak dalam perkara lingkungan hidup. Hasil penelitian pada putusan yang dianalisis menunjukkan adanya pola perbedaan rezim pertanggungjawaban yang terutama berkaitan dengan mekanisme pembuktian. Pertanggungjawaban mutlak (strict liability) diterapkan secara eksplisit pada perkara pencemaran yang berkaitan dengan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), sehingga pembuktian tidak bertumpu pada unsur kesalahan sebagai titik utama. Sementara itu, pada perkara perusakan hutan, kebakaran hutan/lahan, dan gugatan warga negara terkait pencemaran udara, pertanggungjawaban dibangun melalui konstruksi PMH berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, sehingga pembuktian tetap menekankan unsur pelanggaran kewajiban/kelalaian, kerugian, dan hubungan sebab-akibat. Dalam menentukan bentuk tanggung gugat, putusan menunjukkan pendekatan yang kontekstual, antara lain melalui perhitungan unit pencemar, perhitungan kerugian ekologis dan biaya pemulihan, serta perintah tindakan tertentu berupa perbaikan kebijakan dan tata kelola. Secara keseluruhan, pertimbangan dalam putusan yang dianalisis sejalan dengan kerangka KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dalam menilai pertanggungjawaban perdata di bidang lingkungan hidup. Kata kunci: Tanggung gugat perdata, Perbuatan melawan hukum, Tanggung jawab mutlak, Beban pembuktian, Pencemaran dan kerusakan lingkungan. Environmental law enforcement in Indonesia shows development through the utilization of civil litigation as an instrument of accountability for environmental pollution and degradation. This study aims to analyze the application of civil liability in four environmental court decisions and assess judicial reasoning in determining the basis of liability and forms of compensation in accordance with Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. This is normative legal research employing statutory and case approaches. The legal materials used include the Indonesian Civil Code, Law Number 32 of 2009, and four court decisions analyzed to identify the application patterns of unlawful acts and strict liability in environmental cases. The study’s findings, based on the decisions examined, reveal a discernible pattern of differing liability regimes that primarily relates to the evidentiary framework. Strict liability is applied explicitly in pollution cases involving the management of Hazardous and Toxic Waste (B3), meaning that proof does not rest primarily on establishing fault. By contrast, in cases concerning forest destruction, forest/land fires, and citizen lawsuits related to air pollution, liability is constructed through the tort framework under Article 1365 of the Indonesian Civil Code (KUHPerdata), so the evidence continues to emphasize breach of duty/negligence, damage, and causation. In determining the form of civil liability, the decisions reflect a contextual approach, including the use of the pollutant unit method, calculations of ecological damages and restoration costs, and orders to take specific measures in the form of policy and governance improvements. Overall, the reasoning in the decisions analyzed is consistent with the framework of the Indonesian Civil Code and Law No. 32 of 2009 in assessing civil liability in environmental matters. Keywords: Civil liability, Unlawful acts, Strict liability , Burden of proof, Environmental pollution and degradation.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 349 Hukum yurisdiksi tertentu, wilayah, wilayah sosial ekonomi
Program Studi:	FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S1-Ilmu Hukum
Pengguna Deposit:	2602817396 Digilib
Date Deposited:	13 Apr 2026 01:13
Terakhir diubah:	13 Apr 2026 01:13
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/98147

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir