PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI UANG ELEKTRONIK BERDASARKAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 23/6/PBI/2021 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI

RAISYA QIANISA , NABILLA (2026) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI UANG ELEKTRONIK BERDASARKAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 23/6/PBI/2021 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (31Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL TANPA LAMPIRAN.pdf Restricted to Hanya staf Download (2146Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF SKRIPSI FULL TANPA PEMBAHASAN.pdf Download (2059Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Perkembangan teknologi digital telah mengubah sistem pembayaran non-tunai menjadi berbasis elektronik, melalui uang elektronik, memberikan kemudahan dalam bertransaksi. Namun, menimbulkan dari kemudahan itu pastinya menimbulkan risiko hukum, terutama terkait keamanan sistem dan perlindungan data pribadi. Masalah yang muncul meliputi kebocoran data, kehilangan saldo akibat kesalahan sistem, lemahnya mekanisme pengaduan serta hambatan dalam pelaksanaannya sehingga Perlindungan hukum yang efektif diperlukan sesuai PBI Nomor. 23/6/PBI/2021 dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 untuk menjamin hak konsumen Jenis Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan penafsiran hukum yang sistematis. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Pasal 27 dan Pasal 28 PBI Nomor 23/6/PBI/2021 mewajibkan penyelenggara menjaga kerahasiaan data pengguna dan bertanggung jawab atas kerugian akibat kesalahan sistem sebagai bentuk perlindungan hukum preventif dan represif. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 memperkuat hak subjek data pribadi serta mengatur sanksi administratif, perdata, dan pidana terhadap pelanggaran. Namun, implementasi kedua regulasi tersebut masih menghadapi hambatan, terutama terkait koordinasi antar lembaga pengawas dan rendahnya kesadaran konsumen. Oleh sebab itu, diperlukan harmonisasi kebijakan, penguatan pengawasan, serta peningkatan edukasi digital guna mewujudkan perlindungan hukum yang efektif, berkeadilan dan memberikan kepastian hukum bagi pengguna uang elektronik. Kata Kunci: Konsumen; Perlindungan Data Pribadi; Perlindungan Hukum; Uang Elektronik; The development of digital technology has transformed non-cash payment systems into electronic-based transactions through electronic money, providing greater convenience for users. However, such convenience also gives rise to legal risks, particularly with regard to system security and personal data protection. The emerging problems include data breaches, loss of balance due to system errors, weak complaint-handling mechanisms, and obstacles in their implementation. Therefore, effective legal protection is required in accordance with Bank Indonesia Regulation Number 23/6/PBI/2021 and Law Number 27 of 2022 to safeguard consumer rights. This study constitutes normative legal research with a descriptive-analytical type. The approaches employed are the statutory approach and the conceptual approach. The data used consist of secondary data comprising primary, secondary, and tertiary legal materials, obtained through literature review and analyzed qualitatively by means of systematic legal interpretation. The results of the study indicate that Articles 27 and 28 of Bank Indonesia Regulation Number 23/6/PBI/2021 require providers to maintain the confidentiality of user data and to be responsible for losses resulting from system errors as forms of both preventive and repressive legal protection. Meanwhile, Law Number 27 of 2022 strengthens the rights of personal data subjects and regulates administrative, civil, and criminal sanctions for violations. Nevertheless, the implementation of these two regulations still faces obstacles, particularly in relation to coordination among supervisory authorities and the low level of consumer awareness. Therefore, policy harmonization, strengthened supervision, and the enhancement of digital literacy are necessary to achieve effective, fair legal protection and legal certainty for electronic money users. Keywords: Consumers; Personal Data Protection; Legal Protection; Electronic Money;

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 346 Hukum privat, hukum perdata
Program Studi:	FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S1-Ilmu Hukum
Pengguna Deposit:	2602972723 Digilib
Date Deposited:	21 Apr 2026 02:17
Terakhir diubah:	21 Apr 2026 02:17
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/98383

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir