PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR DALAM INVESTASI DI KABUPATEN PESISIR BARAT BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

Rahmatullah Ahni , Masqanul Azmi (2026) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR DALAM INVESTASI DI KABUPATEN PESISIR BARAT BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (13Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL TANPA LAMPIRAN.pdf Restricted to Hanya staf Download (2456Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF SKRIPSI FULL TANPA PEMBAHASAN.pdf Download (2399Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Keberadaan investor di Kabupaten Pesisir Barat agar dapat lebih menarik, maka arah kebijakan pemerintah terhadap penyelenggaraan penanaman modal haruslah jelas dan konsisten sehingga dalam peleksanaannya tidak biasa dan tidak mudah sesuai dengan selera pengambil kebijakan, dengan kata lain kebijakan yang terarah diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi penanaman modal sehingga penanaman modal dapat memberikan peranan signifikan bagi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pesisir Barat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah mekanisme perlindungan hukum bagi investor dalam investasi di Kabupaten Pesisir Barat berdarkan PP Nomor 6 Tahun 2021 dan bagaimana implementasi PP Nomor 6 Tahun 2021 dalam menciptakan kepastian hukum bagi investor di Kabupaten Pesisir Barat. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Pendekatan masalah ini dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari secara langsung melalui wawancara dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme perlindungan hukum bagi investor dilaksanakan melalui Sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik (Online Single Submission/OSS) yang bertujuan memberikan kepastian hukum, kemudahan, dan transparansi dalam kegiatan investasi. Perlindungan ini bertujuan tidak hanya melindungi investor, tetapi juga melindungi kepentingan masyarakat dari praktik pelaku usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Namun, dalam implementasinya masih ditemukan kendala seperti birokrasi yang belum optimal, keterbatasan sumber daya, dan kurangnya sosialisasi mengenai regulasi yang mengatur, yaitu PP No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha. Oleh karena itu, diperlukan adanya peningkatan koordinasi semua pihak serta penguatan peran pemerintah daerah agar perlindungan hukum bagi investor dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan, sehingga investasi dapat berkembang secara sehat dan berdaya saing. Kata Kunci: Perlindungan hukum, Investor, Perizinan berusaha To attract more investors in Pesisir Barat Regency, the government's policy direction for investment must be clear and consistent, ensuring its implementation is not arbitrary and not easily influenced by the preferences of policymakers. In other words, a well-directed policy is expected to provide legal certainty for investment, allowing investment to play a significant role in development in Pesisir Barat Regency. The research questions are: What is the legal protection mechanism for investors in Pesisir Barat Regency based on Government Regulation Number 6 of 2021 and how is the implementation of Government Regulation Number 6 of 2021 in creating legal certainty for investors in Pesisir Barat Regency? The type of research used in this study is empirical normative legal research. The approaches to this problem are normative legal and empirical legal. The data used are primary data obtained directly through interviews and secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. The data were then analyzed qualitatively. The research results show that the legal protection mechanism for investors is implemented through an electronically integrated Business Licensing System (Online Single Submission/OSS), which aims to provide legal certainty, convenience, and transparency in investment activities. This protection aims not only to protect investors but also to safeguard the public interest from business practices that violate legal provisions. However, its implementation still faces obstacles such as suboptimal bureaucracy, limited resources, and a lack of public awareness of the governing regulations, namely Government Regulation No. 6 of 2021 concerning the Implementation of Business Licensing. Therefore, increased coordination between all parties and a strengthened role of local governments are needed to ensure effective and sustainable legal protection for investors, enabling investment to grow healthily and competitively. Keywords: Legal protection, Investors, Business licensing

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 346 Hukum privat, hukum perdata
Program Studi:	FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S1-Ilmu Hukum
Pengguna Deposit:	2602359646 Digilib
Date Deposited:	22 Apr 2026 06:35
Terakhir diubah:	22 Apr 2026 06:35
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/98477

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir