IMPLEMENTASI PRINSIP EQUITY DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN ADMINISTRATIF DI DESA BRAJA ASRI (Studi Perda Kabupaten Lampung Timur Nomor 03 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik)

AYU , NADILA NURSABRINA (2026) IMPLEMENTASI PRINSIP EQUITY DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN ADMINISTRATIF DI DESA BRAJA ASRI (Studi Perda Kabupaten Lampung Timur Nomor 03 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik). FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF 1. ABSTRAK - ABSTRACT.pdf Download (203Kb) | Preview
	File PDF 2. SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (2109Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF 3. SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1320Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Pelayanan publik yang adil merupakan salah satu indikator penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan inklusif, termasuk di tingkat desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip equity dalam meningkatkan pelayanan administratif di Desa Braja Asri, Kabupaten Lampung Timur, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2015. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, serta berlandaskan teori Social Equity George Frederickson yang menekankan empat indikator utama, yaitu keadilan prosedural, akses yang setara, kualitas layanan yang merata, dan hasil pelayanan yang adil. Data penelitian diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap aparatur desa, BPD, serta masyarakat sebagai penerima layanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip equity belum berjalan optimal; prosedur pelayanan formalnya sama bagi seluruh warga, namun praktiknya masih dipengaruhi kedekatan personal, kedisiplinan aparatur, serta lemahnya pengawasan. Kesetaraan akses relatif baik, tetapi kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas belum sepenuhnya terlayani. Kualitas layanan belum merata karena masih terdapat diskriminasi, sementara hasil pelayanan tidak konsisten. Faktor penghambat meliputi keterbatasan sarana prasarana, lemahnya mekanisme pengawasan, serta budaya diskriminatif. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparatur, inovasi pelayanan inklusif, serta penguatan pengawasan agar prinsip equity benar-benar terwujud dalam pelayanan publik di desa. Kata Kunci: Kesetaraan Keadilan, Pelayanan Publik, Administrasi Kependudukan, Desa Braja Asri

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial 300 Ilmu sosial > 320 Ilmu politik (politik dan pemerintahan)
Program Studi:	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP) > Prodi S1-Ilmu Administrasi Negara
Pengguna Deposit:	2602599925 Digilib
Date Deposited:	24 Apr 2026 02:33
Terakhir diubah:	24 Apr 2026 02:33
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/98563

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir