PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEBERLANJUTAN LINGKUNGAN WILAYAH PERKOTAAN DI KOTA BEKASI

LIBERTY, PEWYTANINGTYAS (2026) PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEBERLANJUTAN LINGKUNGAN WILAYAH PERKOTAAN DI KOTA BEKASI. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF 1. ABSTRAK - ABSTRACT.pdf Download (192Kb) | Preview
	File PDF 2. SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (1561Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF 3. SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1114Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Meningkatnya jumlah penduduk dan pesatnya pembangunan serta aktivitas ekonomi di sektor industri, perdagangan, dan jasa menyebabkan kebutuhan akan air bersih semakin tinggi. Pemanfaatan air tanah melalui pengambilan air tanah yang berlebihan dan tidak terkontrol akan mengakibatkan berbagai dampak yang bersifat langsung maupun tidak langsung terhadap lingkungan. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. PAT sebagai pajak Kabupaten/Kota diatur dalam UndangUndang Nomor 1 Tahun 2022, dengan tujuan untuk mengontrol penggunaan sumber daya air tanah agar lebih bertanggung jawab serta mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan air tanah. Di Kota Bekasi, pelaksanaannya diatur melalui Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan: (1) bagaimana pemungutan Pajak Air Tanah di Kota Bekasi; dan (2) bagaimanakah dampak dari pemungutan Pajak Air Tanah terhadap keberlanjutan lingkungan di Kota Bekasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan data primer melalui wawancara dengan Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi dan masyarakat. Dalam penelitian ini, menggunakan analisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pemungutan Pajak Air Tanah (PAT) di Kota Bekasi dilakukan dengan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 1 Tahun 2024 telah sesuai, baik dari aspek tarif, objek pajak, maupun mekanisme perhitungan. Kemudian dilakukan juga dengan melakukan koordinasi dengan pihak provinsi terkait dengan penetapan Nilai Perolehan Air. PAT tetap diperhitungkan dan memiliki peran dalam menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bekasi meskipun kontribusinya tidak besar. (2) Hasil penerimaan PAT di Kota Bekasi belum dioptimalkan untuk mendukung keberlanjutan lingkungan, terutama dalam hal ini adalah air tanah. Kata Kunci: Dampak, Pemungutan, Pajak Air Tanah.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
Program Studi:	FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S1-Ilmu Hukum
Pengguna Deposit:	2602894765 Digilib
Date Deposited:	24 Apr 2026 03:09
Terakhir diubah:	24 Apr 2026 03:09
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/98567

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir