PENERAPAN ASAS KEPASTIAN HUKUM TERHADAP SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH PADA PANTAI SARI RINGGUNG DI KABUPATEN PESAWARAN (Studi Putusan Nomor 3153 K/Pdt/2021)

IZQO SEPRIAN , MAKI (2026) PENERAPAN ASAS KEPASTIAN HUKUM TERHADAP SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH PADA PANTAI SARI RINGGUNG DI KABUPATEN PESAWARAN (Studi Putusan Nomor 3153 K/Pdt/2021). FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (159Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (1239Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1239Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Sengketa tanah di Pantai Sari Ringgung menunjukkan bahwa sertifikat hak milik tetap dapat disengketakan jika terdapat cacat administrasi, tumpang tindih hak, atau masalah riwayat penguasaan tanah. Perkara ini diperiksa hingga tingkat kasasi dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3153 K/Pdt/2021. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan asas kepastian hukum oleh hakim serta akibat hukum putusan bagi para pihak. Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis dengan tipe deskriptif dan pendekatan peraturan perundang undangan, konseptual, studi pustaka dan studi kasus putusan. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Data kemudian diolah secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum dalam sengketa ini ditentukan terutama oleh keabsahan yuridis dokumen hak atas tanah. Setelah SHM Nomor 00627 atas nama penggugat dinyatakan tidak berlaku, dasar klaim penggugat melemah, sedangkan bukti kepemilikan tergugat dinilai lebih kuat dan konsisten. Putusan kasasi yang menolak permohonan penggugat menegaskan bahwa kepastian hukum pertanahan harus bertumpu pada legalitas formal dokumen dan prosedur penerbitannya, bukan hanya penguasaan fisik. Akibatnya, penggugat kehilangan dasar hukum untuk menuntut objek sengketa, sementara posisi hukum tergugat menjadi lebih kuat. Kata kunci : Kepastian Hukum, Sengketa Kepemilikan Tanah, Sertifikat Hak Milik This land dispute in Pantai Sari Ringgung shows that a certificate of ownership can still be contested when there are administrative defects, overlapping claims, or unclear land control history. The case was reviewed up to cassation in Supreme Court Decision Number 3153 K/Pdt/2021. This study aims to analyze how judges applied the principle of legal certainty and what legal consequences arose for the parties. This research uses a normative legal method with a descriptive type and an applied normative approach through a judicial case study. It relies on secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials collected through library research. The data were then organized systematically and analyzed qualitatively. The findings show that legal certainty in this dispute was primarily determined by the juridical validity of land title documents. Once Certificate of Ownership Number 00627 in the plaintiff’s name was declared invalid, the plaintiff’s claim became weak, while the defendant’s evidence of ownership was considered stronger and more consistent. The cassation ruling, which rejected the plaintiff’s petition, confirms that legal certainty in land cases must rest on formal document legality and proper issuance procedures, not merely on physical possession. As a result, the plaintiff lost the legal basis to claim the disputed land, while the defendant’s legal position became stronger. Keywords : Certificate Of Ownership, Land Ownership Dispute, Legal Certainty.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
Program Studi:	FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S1-Ilmu Hukum
Pengguna Deposit:	2602667587 Digilib
Date Deposited:	30 Apr 2026 02:03
Terakhir diubah:	30 Apr 2026 02:03
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/98805

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir