PENGANGKATAN GURU HONORER MENJADI GURU PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) DI SD NEGERI BINJAI NGAGUNG

Nurhana Kristiana , Wati (2026) PENGANGKATAN GURU HONORER MENJADI GURU PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) DI SD NEGERI BINJAI NGAGUNG. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (223Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (6Mb) | Minta salinan
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (6Mb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses pembelajaran agar dapat mengembangkan potensi tentunya memerlukan guru sebagai fasilitator bahkan komponen utama dari proses pendidikan itu sendiri. Pengangkatan guru honorer menjadi Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) merupakan bagian dari kebijakan reformasi manajemen Aparatur Sipil Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK. Kebijakan ini bertujuan memberikan kepastian hukum, peningkatan kesejahteraan, serta perlindungan status kepegawaian bagi guru honorer. Permasalahan dalam skripsi ini adalah 1) Bagaimanakah pelaksanaan pengangkatan Guru Honorer menjadi Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di SD Negeri Binjai Ngagung? 2) Apasajakah faktor-faktor yang menghambat pengangkatan Guru Honorer menjadi Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di SD Negeri Binjai Ngagung?. Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis empiris dan yuridis normatif, dengan data primer dan data sekunder dimana masing-masing data diperoleh dari penelitian kepustakaan dan lapangan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Pelaksanaan Pengangkatan Guru Honorer Menjadi Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di SD Negeri Binjai Ngagung telah berjalan sebagaimana mestinya sesuai prosedur dan menunjukkan adanya komitmen terhadap prinsip merit, transparansi, dan akuntabilitas dengan mekanisme seleksi yang ditetapkan pemerintah yaitu tahap pendaftaran, tahap seleksi administrasi, tahap seleksi kompetensi yang terdiri dari kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural, serta tahap wawancara dan tahap pengolahan nilai & penetapan kelulusan. Faktor-Faktor Yang Menghambat Pengangkatan Guru Honorer Menjadi Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di SD Negeri Binjai Ngagung yaitu keterbatasan formasi, kendala teknis dalam pelaksanaan ujian CAT, serta kurangnya pemahaman peserta terhadap sistem digital. Kata Kunci: Guru Honorer, PPPK, Lampung Tengah Education, as a conscious and planned effort to realize the learning process in order to develop potential, certainly requires teachers as facilitators and even the main component of the educational process itself. The appointment of honorary teachers as Government Employee Teachers with Work Agreements (PPPK) is part of the State Civil Apparatus management reform policy based on Law Number 20 of 2023 concerning the State Civil Apparatus and Government Regulation Number 49 of 2018 concerning PPPK Management. This policy aims to provide legal certainty, improve welfare, and protect the employment status of honorary teachers. The problems in this thesis are: 1) How is the implementation of the appointment of Honorary Teachers to Government Employee Teachers with Work Agreements (PPPK) at Binjai Ngagung Public Elementary School? 2) What are the factors that hinder the appointment of Honorary Teachers to Government Employee Teachers with Work Agreements (PPPK) at Binjai Ngagung Public Elementary School? This study uses an empirical and normative juridical approach, with primary and secondary data where each data is obtained from library and field research. Data analysis is carried out qualitatively. The results of the study show that the Implementation of the Appointment of Honorary Teachers to Become Government Employee Teachers with Work Agreements (PPPK) at Binjai Ngagung Public Elementary School has been running as it should according to procedures and shows a commitment to the principles of merit, transparency, and accountability with the selection mechanism determined by the government, namely the registration stage, the administrative selection stage, the competency selection stage consisting of technical competencies, managerial competencies, and socio-cultural competencies, as well as the interview stage and the stage of processing scores & determining graduation. Factors that Inhibit the Appointment of Honorary Teachers to Become Government Employee Teachers with Work Agreements (PPPK) at Binjai Ngagung Public Elementary School are limited formations, technical obstacles in implementing the CAT exam, and the lack of understanding of participants regarding the digital system. Keywords: Honorary Teacher, PPPK, Central Lampung

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 341 Hukum-hukum negara
Program Studi:	FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S1-Ilmu Hukum
Pengguna Deposit:	2602266316 Digilib
Date Deposited:	30 Apr 2026 03:01
Terakhir diubah:	30 Apr 2026 03:01
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/98836

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir