PEMANFAATAN SERTIFIKAT TANAH ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT PEMBUKTIAN DALAM PERJANJIAN HUTANG PIUTANG DI INDONESIA

RIZKA , OKTA VIONI (2026) PEMANFAATAN SERTIFIKAT TANAH ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT PEMBUKTIAN DALAM PERJANJIAN HUTANG PIUTANG DI INDONESIA. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (49Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL TANPA LAMPIRAN.pdf Restricted to Hanya staf Download (3443Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF SKRIPSI FULL TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (3443Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Kemajuan teknologi digital telah mendorong transformasi di berbagai sektor, termasuk hukum pertanahan di Indonesia melalui kebijakan sertifikat tanah elektronik berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021. Perubahan dari dokumen fisik menuju digital ini membawa tantangan yuridis terhadap doktrin hukum acara perdata konvensional yang selama ini mengandalkan tanda tangan basah dan segel fisik sebagai indikator keautentikan. Permasalahan yang dikaji oleh penulis adalah kedudukan sertifikat tanah elektronik sebagai alat pembuktian dalam perjanjian hutang piutang menurut hukum perdata Indonesia, dan kekuatan pembuktian sertifikat tanah elektronik dalam pembuktian perjanjian hutang piutang di persidangan perdata. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tipe deskriptif. Pendekatan masalah dilakukan melalui pendekatan perundangundangan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Seluruh data dianalisis secara kualitatif dengan metode analisis isi (content analysis) untuk menemukan jawaban atas kedudukan dan kekuatan pembuktian dokumen elektronik dalam sistem hukum positif Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikat tanah elektronik berkedudukan sebagai akta autentik digital yang sah serta memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, setara dengan sertifikat analog sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam perjanjian hutang piutang, sertifikat tanah elektronik berfungsi sebagai objek jaminan yang memberikan perlindungan hukum preventif bagi kreditur melalui sistem Hak Tanggungan Elektronik (HT-el). Dalam persidangan perdata, sertifikat tanah elektronik memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti surat sekaligus alat bukti elektronik, dengan tingkat kepercayaan yang tinggi karena dijamin oleh sistem keamanan digital melalui tanda tangan elektronik dan QR Code yang memastikan keutuhan, keaslian, serta kepastian nirsangkal (non-repudiation). Kata kunci: Sertifikat Tanah Elektronik, Alat Pembuktian, Perjanjian Hutang Piutang. The advancement of digital technology has driven transformation across various sectors, including land law in Indonesia through the implementation of electronic land certificates based on Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency Number 1 of 2021. This transition from physical documents to digital formats presents juridical challenges to conventional civil procedural law doctrines, which have traditionally relied on handwritten signatures and physical seals as indicators of authenticity. The issues examined in this study concern the legal standing of electronic land certificates as evidence in loan agreements under Indonesian civil law, as well as their evidentiary strength in civil court proceedings. This research employs a normative legal method with a descriptive approach. The problem is analyzed using a statutory approach. The data used are secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials collected through library research. All data are analyzed qualitatively using content analysis to determine the legal position and evidentiary strength of electronic documents within the Indonesian positive law system. The results show that electronic land certificates have the status of valid digital authentic deeds with perfect and binding evidentiary strength, equivalent to conventional certificates as stipulated in Article 5 of the Law on Electronic Information and Transactions. In debt agreements, electronic land certificates function as collateral objects that provide preventive legal protection for creditors through the Electronic Mortgage System (HT-el). In civil court proceedings, electronic land certificates serve as both documentary evidence and electronic evidence, possessing a high level of reliability as they are secured by digital systems through electronic signatures and QR codes, ensuring integrity, authenticity, and non-repudiation. Keywords: Electronic Land Certificates, Evidence, Loan Agreements.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 346 Hukum privat, hukum perdata
Program Studi:	FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S1-Ilmu Hukum
Pengguna Deposit:	2602051577 Digilib
Date Deposited:	30 Apr 2026 03:43
Terakhir diubah:	30 Apr 2026 03:43
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/98857

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir