ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM OLEH HAKIM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN

Mayva Rezita , Fairuza (2026) ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM OLEH HAKIM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (287Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (1149Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1013Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Pembagian harta bersama seringkali menimbulkan persoalan yang rumit dan tidak dapat diselesaikan secara optimal melalui kesepakatan bersama. Atas dasar itu, Pembanding mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dengan nomor register perkara 34/Pdt.G/2024/PTA. Bdl untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai pembagian harta bersama. Penelitian ini mengkaji dan menganalisis pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutus pembagian harta bersama di Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung serta akibat hukumnya bagi para pihak. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Untuk melengkapi data normatif tersebut penelitian ini juga didukung dengan wawancara langsung dengan hakim di Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung. Pendekatan masalah dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Analisis data dilakukan secara kualitatif yang diuraikan dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, dan logis sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Hasil penelitian di Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung menunjukkan bahwa pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutus perkara pembagian harta bersama akibat perceraian adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam karena keduanya berperan dalam pengadaan harta bersama. Hakim menilai bahwa tidak terdapat fakta atau keadaan khusus yang dapat dijadikan alasan untuk mengesampingkan ketentuan hukum tersebut sehingga pembagian harta bersama harus dilakukan secara seimbang guna memberikan keadilan substantif dan kepastian hukum bagi para pihak. Akibat hukum dari penetapan ini bagi Pembanding dan Terbanding adalah membagi dua harta bersama tersebut secara seimbang kepada masing-masing pihak, pertanggung jawaban atas hutang bersama yang diperoleh selama masa perkawinan, dan pelaksanaan pembagian harta bersama yang dilakukan ketika anak-anak sudah berusia 21 tahun atau sudah menikah. Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Harta Bersama, Akibat Perceraian The distribution of marital property often gives rise to complex issues that cannot be optimally resolved through mutual agreement. On this basis, the Appellant filed an appeal to the High Religious Court of Bandar Lampung with case registration number 34/Pdt.G/2024/PTA. Bdl to obtain legal certainty regarding the division of marital property. This study examines and analyzes the legal considerations of judges in deciding the distribution of marital property at the High Religious Court of Bandar Lampung, as well as its legal consequences for the parties involved. This research employs a normative legal research method with a descriptive research type. To complement the normative data, this study is also supported by direct interviews with judges at the High Religious Court of Bandar Lampung. The approaches used include the statutory approach, case approach, and conceptual approach. Data analysis is conducted qualitatively and presented in a systematic, coherent, and logical manner to facilitate data interpretation and understanding of the analysis results. The results of the research at the High Religious Court of Bandar Lampung indicate that the judges’ legal considerations in deciding cases on the distribution of marital property due to divorce are in accordance with the provisions of Article 97 of the Compilation of Islamic Law, as both parties contributed to the acquisition of the marital property. The judges found that there were no specific facts or circumstances that could justify setting aside these legal provisions; therefore, the distribution of marital property must be carried out equally to ensure substantive justice and legal certainty for the parties. The legal consequences of this decision for the Appellant and the Appellee include the equal division of marital property between the parties, shared responsibility for debts incurred during the marriage, and the implementation of the property distribution when the children have reached the age of 21 or are married. Keywords: Judicial Consideration, Marital Property, Consequences of Divorce

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	000 Ilmu komputer, informasi dan pekerjaan umum 000 Ilmu komputer, informasi dan pekerjaan umum > 001 Ilmu pengetahuan
Program Studi:	FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S1-Ilmu Hukum
Pengguna Deposit:	2602359518 Digilib
Date Deposited:	04 May 2026 02:28
Terakhir diubah:	04 May 2026 02:28
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/98915

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir