STRATEGI PEMBANGUNAN SEKTOR PERIKANAN BERBASIS COLLABORATIVE GOVERNANCE DI KABUPATEN TULANG BAWANG PROVINSI LAMPUNG

ANTHONI, - (2026) STRATEGI PEMBANGUNAN SEKTOR PERIKANAN BERBASIS COLLABORATIVE GOVERNANCE DI KABUPATEN TULANG BAWANG PROVINSI LAMPUNG. [Disertasi]

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (41Kb) | Preview
	File PDF DISERTASI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (9Mb) | Minta salinan
Preview	File PDF DISERTASI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (7Mb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Problem statement dalam penelitian ini adalah Kabupaten Tulang Bawang dengan potensi perikanan terbesar di Provinsi Lampung, pengembangan sektor perikanannya belum optimal. Secara teori tatakelola pemerintahan, kewilayahan dan sektoral, potensi yang dimiliki sektor perikanan dapat menjadi basis unggulan pembangunan wilayah Kabupaten Tulang Bawang, sehingga membutuhkan interaksi dan peran antar aktor pengambil kebijakan untuk peningkatan kinerjanya. Penelitian bertujuan untuk menjelaskan implementasi, faktor kunci, keterlibatan para aktor, dan strategi pembangunan sektor perikanan berbasis collaborative governance di Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan juga melakukan Analitical Hierarchy Process (AHP). Informan penelitian berasal dari pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, perbankan, media massa, dan komunitas masyarakat perikanan. Hasil penelitian menjelaskan implementasi collaborative governance dalam strategi pembangunan sektor perikanan di Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung yang telah dilakukan masih belum efetif. Faktor Kunci yang sangat mempengaruhi implementasi atau penerapan collaborative governance pada dimensi kondisi awal (keseimbangan sumberdaya dan kekuatan), dimensi fasilitasi kepemimpinan kolaboratif (memastikan bahwa koloborasi tersebut diberdayakan untuk membuat keputusan yang kredibel), dimensi desain kelembagaan (kesempatan bagi setiap aktor untuk berkomunikasi dengan stakesholders lain tentang hasil kebijakan), dimensi proses kolaborasi (komitmen terhadap proses dan hasil sementara). Pelaku atau aktor urutan prioritasnya pemerintah, dunia usaha, perbankan, perguruan tinggi, media massa, kelompok masyarakat perikanan. Sedangkan strategi collaborative governance yang menjadi prioritasnya adalah peningkatan fasilitasi pembiayaan dan permodalan. Kata Kunci: Collaborative Governance, AHP, Sektor Perikanan. The problem statement in this study is that Tulang Bawang Regency, as the regency with the greatest fisheries potential in Lampung Province, has not yet achieved optimal development of its fisheries sector. In theory, based on governance, territoriality, and sectoral governance, the potential of the fisheries sector can serve as a basis for superior regional development in Tulang Bawang Regency, thus requiring interaction and the role of policymakers to improve its performance. This study aims to explain the implementation, key factors, actor involvement, and strategy for developing the fisheries sector based on collaborative governance in Tulang Bawang Regency, Lampung Province. This study used a qualitative research design and also employed the Analytical Hierarchy Process (AHP). Informants came from the government, universities, the business world, banking, the mass media, and fishing communities. The results of the study indicate that the implementation of collaborative governance in the fisheries sector development strategy in Tulang Bawang Regency, Lampung Province, remains ineffective. Key factors that significantly influence the implementation of collaborative governance include the initial conditions (balance of resources and power), the facilitation of collaborative leadership (ensuring that collaboration is empowered to make credible decisions), the institutional design (opportunities for each actor to communicate with other stakeholders about policy outcomes), and the collaborative process (commitment to the process and interim outcomes). The priority actors are the government, business, banking, universities, mass media, and fisheries community groups. The priority collaborative governance strategy is increasing financing and capital facilitation. Keywords: Collaborative Governance, AHP, Fisheries Sector.

Jenis Karya Akhir:	Disertasi
Subyek:	300 Ilmu sosial
Program Studi:	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP) > Prodi S3-Doktor Studi Pembangunan
Pengguna Deposit:	2602232080 Digilib
Date Deposited:	04 May 2026 02:33
Terakhir diubah:	04 May 2026 02:33
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/98916

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir