PERAN AKTOR PEMERINTAH DALAM PENYELESAIAN KONFLIK DI TIGA PROVINSI THAILAND SELATAN

LOOKMAN, SOO (2026) PERAN AKTOR PEMERINTAH DALAM PENYELESAIAN KONFLIK DI TIGA PROVINSI THAILAND SELATAN. Masters thesis, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	Text ABSTRAK.pdf Download (2MB) | Preview
	Text TESIS FULL.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy
Preview	Text TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (3MB) | Preview

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran aktor pemerintah dalam penyelesaian konflik di Thailand Selatan, khususnya di Pattani, Yala, dan Narathiwat, yang merupakan konflik kompleks dan multidimensional akibat faktor identitas, politik, keamanan, dan sosial ekonomi sehingga memerlukan pendekatan kebijakan yang komprehensif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan dari buku, jurnal ilmiah, dan laporan lembaga internasional, serta dianalisis menggunakan teori konflik, resolusi konflik, dan administrasi publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian konflik melibatkan SBPAC sebagai lembaga administratif, ISOC sebagai lembaga keamanan, dan pemerintah daerah sebagai pelaksana kebijakan, dengan ISOC memiliki peran yang lebih dominan sehingga pendekatan keamanan lebih diutamakan, sementara SBPAC dan pemerintah daerah berperan dalam pembangunan sosial ekonomi dan membangun kepercayaan masyarakat. Namun, koordinasi antarlembaga masih belum optimal, ditandai dengan tumpang tindih kewenangan dan kurangnya sinergi, serta belum mampu mengatasi hambatan seperti rendahnya kepercayaan masyarakat dan birokrasi yang terpusat. Oleh karena itu, penyelesaian konflik masih berorientasi pada negative peace dan belum sepenuhnya menyentuh akar konflik secara menyeluruh. Kata Kunci: Konflik Thailand Selatan, aktor pemerintah, resolusi konflik, birokrasi, keamanan, koordinasi kelembagaan This study aims to analyze the role of government actors in resolving the conflict in Southern Thailand, particularly in Pattani, Yala, and Narathiwat, where the conflict is complex and multidimensional, influenced by identity, political, security, and socio-economic factors, thus requiring a comprehensive and integrated policy approach. This research employs a qualitative method with a descriptive-analytical approach through a literature review of books, academic journals, and reports from relevant international institutions,and is analyzed using conflict theory, conflict resolution theory, and public administration theory. The findings indicate that conflict resolution involves several government actors, namely SBPAC as an administrative institution, ISOC as a security institution, and local governments as policy implementers, with ISOC playing a more dominant role that results in a security-oriented approach,while SBPAC and local governments contribute through socio-economic development and efforts to build public trust. However, coordination among institutions remains suboptimal, as indicated by overlapping authority and lack of synergy, and supporting factors such as government commitment have not been sufficient to overcome challenges such as low public trust and centralized bureaucracy; therefore, conflict resolution remains oriented toward negative peace and has not fully addressed the root causes of the conflict. Keywords: Southern Thailand conflict, government actors, conflict resolution, bureaucracy, security, institutional coordination

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	?? 301 ??
Divisions:	Fakultas ISIP > Prodi Magister Ilmu Administrasi
Depositing User:	2605850543 Digilib
Date Deposited:	07 May 2026 08:41
Last Modified:	07 May 2026 08:41
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/99252

Actions (login required)

View Item