ANALISIS IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH REMAJA ( Studi Kasus Pada Polres Tanggamus)

SELPINA , PEBRIYANTI (2026) ANALISIS IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH REMAJA ( Studi Kasus Pada Polres Tanggamus). FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (199Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (2005Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1807Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Penyalahgunaan narkotika yang melibatkan remaja merupakan permasalahan serius yang berdampak luas terhadap perkembangan individu dan ketertiban sosial, sehingga tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai persoalan sosial yang memerlukan pendekatan khusus. Dalam konteks hukum Indonesia, remaja dalam penelitian ini mengacu pada anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu individu berusia di bawah 18 tahun, sehingga penyelesaian perkara diupayakan melalui pendekatan keadilan restoratif yang berorientasi pada pemulihan. Secara normatif, penerapan keadilan restoratif dalam perkara narkotika terhadap anak didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang mengatur diversi, Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 sebagai pedoman teknis, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memberikan ruang rehabilitasi bagi penyalahguna. Namun, dalam praktiknya, penerapan keadilan restoratif terhadap remaja pelaku narkotika masih menghadapi berbagai kendala, khususnya pada tingkat penyidikan di Polres Tanggamus. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: pertama, bagaimana penerapan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana narkotika oleh remaja (Kementerian Kesehatan sering mengkategorikan remaja dalam rentang usia 10 - 18 tahun) di Polres Tanggamus; dan kedua, faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam penerapan keadilan restoratif terhadap remaja pelaku narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi keadilan restoratif oleh aparat kepolisian serta mengidentifikasi hambatan yang memengaruhi efektivitas penerapannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, yang didukung oleh data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana narkotika oleh remaja di Polres Tanggamus belum berjalan secara optimal dan konsisten. Meskipun telah terdapat upaya rehabilitatif melalui mekanisme permohonan keluarga dan asesmen oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), praktik penegakan hukum masih didominasi oleh pendekatan represif berupa pelimpahan perkara ke proses peradilan formal. Ditemukan beberapa faktor penghambat utama, yaitu faktor regulasi yang belum tegas dan mengikat, faktor aparat penegak hukum yang masih berorientasi pada pemidanaan, keterbatasan sarana dan prasarana rehabilitasi, serta faktor masyarakat yang masih memiliki pandangan retributif terhadap pelaku narkotika. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, disarankan agar pemerintah dan pembentuk undang-undang memperkuat regulasi terkait penerapan keadilan restoratif dalam perkara narkotika, khususnya yang melibatkan remaja, guna memberikan kepastian hukum bagi aparat penegak hukum. Selain itu, Polres Tanggamus perlu meningkatkan kapasitas dan pemahaman aparat melalui pelatihan mengenai keadilan restoratif dan rehabilitasi narkotika, serta memperkuat koordinasi lintas lembaga dengan BNN dan lembaga rehabilitasi. Pelibatan keluarga dan edukasi masyarakat juga perlu ditingkatkan agar tercipta lingkungan sosial yang mendukung pemulihan remaja dan mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana narkotika. Kata Kunci: Analisis, Implementasi, Restorative Justice, Tindak Pidana Narkotika Narcotics abuse involving adolescents is a serious problem that has a wide impact on individual development and social order, so it is not only seen as a legal violation but also as a social issue that requires a specific approach. In the Indonesian legal context, adolescents in this study refer to children as regulated in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, namely individuals under 18 years of age, so that case resolution is sought through a recovery-oriented restorative justice approach. Normatively, the application of restorative justice in narcotics cases against children is based on Law Number 11 of 2012 which regulates diversion, Police Regulation Number 8 of 2021 as technical guidelines, and Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics which provides space for rehabilitation for abusers. However, in practice, the application of restorative justice to adolescent narcotics offenders still faces various obstacles, especially at the investigation level at the Tanggamus Resort Police. Based on this background, the problem formulations in this study are: first, how is the implementation of restorative justice in handling narcotics crimes by adolescents (the Ministry of Health often categorizes adolescents in the age range of 10 - 18 years) at the Tanggamus Resort Police; and second, what factors are inhibitors in the implementation of restorative justice against adolescent narcotics offenders. This study aims to analyze the implementation of restorative justice by police officers and identify obstacles that affect the effectiveness of its application. The research method used is normative-empirical legal research with a statutory approach and a case approach, supported by primary and secondary data. The results show that the application of restorative justice in handling narcotics crimes by adolescents at the Tanggamus Resort Police has not run optimally and consistently. Although there have been rehabilitative efforts through family petition mechanisms and assessments by the National Narcotics Agency (BNN), law enforcement practices are still dominated by a repressive approach in the form of transferring cases to the formal judicial process. Several main inhibiting factors were found, namely regulatory factors that are not yet firm and binding, law enforcement official factors who are still oriented toward punishment, limited rehabilitation facilities and infrastructure, and community factors who still have a retributive view toward narcotics offenders. Based on the results of the study, it is suggested that the government and legislators strengthen regulations related to the application of restorative justice in narcotics cases, especially those involving adolescents, to provide legal certainty for law enforcement officials. In addition, the Tanggamus Resort Police needs to increase the capacity and understanding of officials through training on restorative justice and narcotics rehabilitation, as well as strengthen crossinstitutional coordination with the BNN and rehabilitation institutions. Family involvement and community education also need to be increased so that a social environment is created that supports adolescent recovery and prevents the recurrence of narcotics crimes. Keywords: Analysis, Implementation, Restorative Justice, Narcotics Crime

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
Program Studi:	FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S1-Ilmu Hukum
Pengguna Deposit:	2605868441 Digilib
Date Deposited:	11 May 2026 08:30
Terakhir diubah:	11 May 2026 08:30
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/99383

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir