ANALISIS PENYIDIKAN DAN PENETAPAN TERSANGKA OLEH KEPOLISIAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA LALU LINTAS YANG MENINGGAL DUNIA (Studi Pada Polres Lampung Utara)

IMA , MABRUROH (2026) ANALISIS PENYIDIKAN DAN PENETAPAN TERSANGKA OLEH KEPOLISIAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA LALU LINTAS YANG MENINGGAL DUNIA (Studi Pada Polres Lampung Utara). FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (209Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL TANPA LAMPIRAN.pdf Restricted to Hanya staf Download (1625Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF SKRIPSI FULL TANPA PEMBAHASAN.pdf Download (1492Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Hukum pidana sebagai instrumen pengendalian sosial berfungsi untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat melalui pengaturan perbuatan yang dilarang serta penjatuhan sanksi terhadap pelanggarnya. Hukum pidana harus dijalankan sesuai asas legalitas, asas pertanggungjawaban pidana, dan prinsip due process of law. Namun, dalam implementasi di lapangan masih ditemukan penyimpangan, seperti penetapan tersangka terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang telah meninggal dunia. Kasus penetapan almarhum Ardian Singo Putra sebagai tersangka oleh Polres Lampung Utara menimbulkan polemik karena bertentangan dengan ketentuan gugurnya kewenangan penuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah perspektif hukum pidana terhadap penetapan tersangka oleh penyidik pada pelaku yang telah meninggal dunia berdasarkan alasan penghapusan penuntutan, serta Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam kasus tersebut. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan dengan narasumber dari Penyidik Satlantas Polres Lampung Utara dan Akademisi Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Data diolah melalui tahapan seleksi, klasifikasi, dan sistematisasi, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan tersangka terhadap pelaku tindak pidana lalu lintas yang telah meninggal dunia tidak memiliki dasar hukum yang sah karena kewenangan penuntutan gugur demi hukum akibat meninggalnya pelaku. Tindakan tersebut bertentangan dengan asas pertanggungjawaban pidana, asas praduga tak bersalah, serta prinsip bahwa pemidanaan hanya dapat dikenakan kepada subjek hidup yang mampu bertanggung jawab. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penetapan tersebut meliputi kurangnya pemahaman penyidik terhadap norma hukum acara pidana, lemahnya koordinasi antara kepolisian dan kejaksaan dalam proses pra-penuntutan, serta tekanan administratif terkait penyelesaian perkara lalu lintas. Saran dari penelitian ini adalah agar penyidik menghentikan penyidikan secara sah dan berwenang melalui penerbitan SP3 apabila pelaku telah meninggal dunia. Diperlukan peningkatan kompetensi penyidik melalui pelatihan hukum acara pidana, penguatan koordinasi antar lembaga penegak hukum, serta penegakan prinsip akuntabilitas dan profesionalitas guna mencegah terulangnya kesalahan prosedural di masa mendatang. Selain itu, diperlukan penyusunan pedoman teknis yang lebih rinci dan terstandarisasi terkait penghentian penyidikan dalam kondisi tertentu, guna memberikan kepastian hukum bagi aparat penegak hukum. Pengawasan internal dan eksternal terhadap kinerja penyidik juga perlu diperkuat sebagai bentuk kontrol terhadap pelaksanaan kewenangan yang dimiliki. Di samping itu, penting untuk meningkatkan pemahaman penyidik terhadap asas-asas hukum pidana, khususnya asas legalitas dan asas praduga tak bersalah, agar setiap tindakan yang diambil tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku. Terakhir, evaluasi berkala terhadap praktik penegakan hukum perlu dilakukan sebagai upaya perbaikan sistemik dalam rangka mewujudkan sistem peradilan pidana yang adil, transparan, dan berintegritas. Kata Kunci: Penetapan Tersangka, Penyidikan, Gugurnya Penuntutan, Kewenangan Criminal law serves as a fundamental instrument of social control aimed at maintaining public order, security, and protecting societal interests through the regulation of prohibited acts and the imposition of sanctions on offenders. In its application, criminal law must adhere to the principles of legality, criminal responsibility, and due process of law. Deviations still occur in practice, such as the determination of suspects in traffic crime cases where the alleged perpetrator has died. The determination of the late Ardian Singo Putra as a suspect by the North Lampung Police raised controversy because it contradicts the principle of legality and the doctrine of extinguishment of prosecution as regulated in Article 77 of the Indonesian Criminal Code (KUHP) and reinforced by Constitutional Court Decision Number 21/PUU-XII/2014. The problems examined in this study are the criminal law perspective on the determination of suspects by investigators against deceased individuals based on reasons for the elimination of prosecution, and the factors influencing law enforcement in such cases. This study uses a normative and empirical juridical approach. Data were collected through literature study and field research, involving sources from the Traffic Investigation Unit of the North Lampung Police and academics from the Criminal Law Division of the Faculty of Law, University of Lampung. The data were processed through stages of selection, classification, and systematization, and then analyzed qualitatively. The results of the study show that the determination of a suspect against a deceased traffic crime perpetrator has no valid legal basis because the authority to prosecute is legally lost due to the death of the perpetrator. This action is contrary to the principles of criminal responsibility, the principle of legality, the principle of presumption of innocence, and the principle that punishment can only be imposed on living subjects who are capable of being responsible. Factors influencing this determination include investigators' lack of understanding of criminal procedural law norms, weak coordination between the police and the prosecutor's office in the pre-prosecution process, and administrative pressure related to the resolution of traffic cases. This study suggests that investigators should terminate the investigation lawfully and appropriately by issuing an SP3 (Order of Termination of Investigation) when the suspect has died. Increasing investigator competence through criminal procedure training, strengthening coordination between law enforcement institutions, and reinforcing accountability and professionalism are necessary to prevent similar procedural errors in the future. Furthermore, more detailed and standardized technical guidelines regarding the termination of investigations under certain conditions need to be developed to provide legal certainty for law enforcement officers. Internal and external oversight of investigators' performance also needs to be strengthened as a form of control over the exercise of their authority. Furthermore, it is important to improve investigators' understanding of criminal law principles, particularly the principles of legality and the presumption of innocence, so that any actions taken remain within the applicable legal framework. Finally, regular evaluation of law enforcement practices is necessary as a systemic improvement effort to realize a fair, transparent, and integrated criminal justice system. Keywords: Determination of Suspect, Investigation, Extinction of Prosecution, Authority

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 345 Hukum pidana
Program Studi:	FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S1-Ilmu Hukum
Pengguna Deposit:	2602192442 Digilib
Date Deposited:	12 May 2026 01:11
Terakhir diubah:	12 May 2026 01:11
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/99405

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir