FASTRIN , RAMADHIANA (2026) UPAYA LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM MENGURANGI OVERKAPASITAS TERHADAP NARAPIDANA (Studi di Lapas Narkotika Kelas IIA Kota Bandar Lampung). FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.
|
File PDF
ABSTRAK.pdf Download (265Kb) | Preview |
|
![[img]](http://digilib.unila.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
File PDF
SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (3316Kb) | Minta salinan |
|
|
File PDF
SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (3255Kb) | Preview |
Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)
Overkapasitas lembaga pemasyarakatan merupakan isu yang hingga kini belum terselesaikan secara menyeluruh dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Kondisi ini dipicu oleh dominannya penggunaan pidana penjara terhadap tindak pidana narkotika, yang berdampak pada menurunnya optimalisasi pemasyarakatan serta pemenuhan hak-hak dasar narapidana. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu : bagaimanakah upaya Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Kota Bandar Lampung dalam menguragi overkapasitas terhadap narapidana dan apakah faktor penghambat upaya Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Kota Bandar Lampung dalam mengurangi overkapasitas terhadap narapidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Kota Bandar Lampung dalam mengurangi overkapasitas terhadap narapidana, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan upaya tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan yuridis normatif dengan metode pengumpulan data melalui data primer dan sekunder, data primer dilakukan dengan wawancara kepada pihak Lembaga Pemsyarakatan Narkotika Kelas IIA Kota Bandar Lampung, Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kantor Wilayah Lampung, Balai Pemsyarakatan Kelas I Bandar Lampung, Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung, dan Akademisi Fakultas Hukum bagian Hukum Pidana Universitas Lampung, serta data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa upaya pengurangan overkapasitas di lembaga pemasyarakatan dilaksanakan melalui pemberian hak- hak integrasi bagi narapidana, antara lain pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, dan kebijakan mutasi dan amnesti. serta penerapan program rehabilitasi terpadu bagi narapidana narkotika. Keseluruhan langkah tersebut diarahkan untuk meningkatkan khualitas pembinaan, dan mempercepat proses reintegrasi sosial agar kepadatan hunian dapat menurun. Namun, pelaksanaan berbagai upaya pengurangan overkapasitas tersebut belum berjalan secara optimal karena masih dihadapkan pada faktor-faktor penghambat yang bersifat struktural dan kultural, antara lain kebijakan penegak hukum yang masih berorientasi pada pidana penjara sebagai sanksi utama, termasuk terhadap penyalahguna narkotika yang semestinya diprioritaskan untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, adanya keterbatasan sarana dan prasarana, ketidakseimbangan sumber daya manusia pemasyarakatan, serta masih kuatnya stigma negatif terhadap mantan narapidana yang menyababkan minimnya dukungan lingkungan sosial terhadap proses reintegrasi sosial, sehingga tujuan pembinaan dan pengurangan kepadatan lembaga pemasyarakatan belum dapat tercapai secara maksimal. Penulis menyarankan agar upaya pengurangan overkapasitas lembaga pemasyarakatan narkotika dilakukan secara lebih menyeluruh dan berkelanjutan melalui reformasi kebijakan pemidanaan yang dapat mengurangi ketergantungan pada pemidanaan, khususnya terhadap penyalahguna narkotika, dengan mengedepankan pendekatan rehabilitatif dan alternatif pemidanaan non-penjara. Dengan cara, diperlukan penguatan koordinasi antara aparat penegak hukum sejak tahap penyidikan hingga pemasyarakatan agar penerapan rehabilitasi dan hak integrasi narapidana dapat berjalan konsisten dan objektif. Pemerintah juga perlu meningkatkan dukungan sarana dan prasarana rehabilitasi, serta kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pemasyarakatan, disertai dengan diadakannya pengarahan kepada masyarakat dalam menerima dan mendukung proses reintegrasi sosial narapidana, sehingga tujuan sistem pemasyarakatan dapat tercapai dan permasalahan overkapasitas dapat diminimalkan. Kata Kunci: Lembaga Pemasyarakatan, Narkotika, Overkapasitas Overcapacity in correctional institutions remains a structural issue that has not ye been comprehensively resolved within Indonesia’s penalssystem. This condition is largely driven by the dominant use of imprisonment for narcotics offenses, which has negatively affected the optimization of correctional functions and the fulfillment of inmates’ fundamental rights. The problems examined in this study are: how the Class IIA Narcotics Correctional Institution of Bandar Lampung undertakes efforts to reduce overcapacity among inmates, and what factors hinder those efforts. This research aims to analyze the measures implemented by the institution to address overcapacity and to identify the obstacles encountered in carrying out such measures. This study employs both empirical juridical and normative juridical approaches. Primary data were obtaineddthrough interviews with officials offthe Class IIA Narcotics Correctional Institution of Bandar Lampung, the Regional Office of the Directorate General ofcCorrections of Lampung, the Class IcCorrectional Center (Bapas) of Bandar Lampung, the National Narcotics Agency offLampung Province, and an academic from the Criminal Law Department oftthe Faculty offLaw, University ofLLampung. Secondary data were collected through a comprehensive literature review. The findings indicate that efforts to reduce overcapacity are implemented through the provision of inmates’ integration rights, including parole, conditional leave, pre-release leave, as well as transfer and amnesty policies. In addition, integrated rehabilitation programs for narcotics offenders are applied. These measures are intended to enhance the quality of inmate guidance and accelerate social reintegration, thereby reducing occupancy density within the institution. However, the implementation of these measures has not been fully optimal due to structural and cultural constraints. These include a law enforcement paradigm that still prioritizes imprisonment as the primary sanction, even for narcotics users who should be directed toward rehabilitation; limitations in facilities and infrastructure; imbalance in correctional human resources; low public legal awareness; persistent negative stigma toward former inmates; and minimal social support for the reintegration process. Consequently, the objectives of rehabilitation and the reduction of prison overcrowding have not been achieved to their fullest extent. It is recommended that efforts to reduce overcapacity in narcotics correctional institutions be carrieddout in a more comprehensive andssustainable manner through sentencing policy reform aimed at reducing reliance on imprisonment, particularly for narcotics users, by prioritizing rehabilitative and non-custodial alternatives. Strengthened coordination among law enforcement agencies from the investigation stage to the correctional phase is also necessary to ensure consistent and objective implementation of rehabilitation and integration rights. Furthermore, the government should enhance rehabilitation facilities and improve both the quality and quantity of correctional personnel, alongside promoting public awareness to support the social reintegration of former inmates. Through systemic reform, the objectives offthe orrectionalssystemccan be achieved and the issue of overcapacity can be mitigated effectively. Keywords: Correctional Institution, Narcotics, Overcapacity.
| Jenis Karya Akhir: | Skripsi |
|---|---|
| Subyek: | 300 Ilmu sosial 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum |
| Program Studi: | FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S1-Ilmu Hukum |
| Pengguna Deposit: | 2605980274 Digilib |
| Date Deposited: | 12 May 2026 08:05 |
| Terakhir diubah: | 12 May 2026 08:05 |
| URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/99477 |
Actions (login required)
 |
Lihat Karya Akhir |
