ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus UPTD PPA Provinsi Lampung)

GHINA , IKRIMA (2026) ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus UPTD PPA Provinsi Lampung). FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (597Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL TANPA LAMPIRAN.pdf Restricted to Hanya staf Download (7Mb) | Minta salinan
Preview	File PDF SKRIPSI FULL TANPA PEMBAHASAN.pdf Download (6Mb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Kekerasan fisik terhadap anak dalam lingkup rumah tangga merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi anak yang masih sering terjadi dan cenderung tersembunyi. Anak sebagai pihak yang rentan justru sering menjadi korban oleh orang terdekat dalam keluarga, kondisi yang bertentangan dengan fungsi keluarga sebagai tempat yang aman bagi tumbuh kembang anak. Negara telah memberikan jaminan perlindungan hukum melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Namun, dalam praktiknya pelaksanaan perlindungan hukum tersebut masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan fisik melalui studi kasus pada UPTD PPA Provinsi Lampung. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengaitkannya dengan pelaksanaan di lapangan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan serta wawancara dengan pihak terkait di UPTD PPA Provinsi Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UPTD PPA telah melaksanakan perlindungan hukum melalui layanan terpadu, meliputi penerimaan laporan, asesmen awal, perlindungan sementara, pendampingan hukum, serta rehabilitasi fisik dan psikologis korban. UPTD PPA juga bekerja sama dengan kepolisian, lembaga bantuan hukum, dinas sosial, dan fasilitas kesehatan guna memastikan terpenuhinya hak-hak anak korban. Namun demikian, pelaksanaan perlindungan hukum masih menghadapi hambatan, antara lain rendahnya pelaporan akibat stigma sosial, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana, serta belum optimalnya koordinasi antarinstansi. Faktor psikologis korban dan ketergantungan ekonomi terhadap pelaku juga turut mempengaruhi efektivitas perlindungan. Dengan demikian, meskipun perlindungan hukum telah berjalan sesuai ketentuan, diperlukan penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kapasitas sumber daya, serta sosialisasi kepada masyarakat agar perlindungan terhadap anak korban kekerasan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Selain itu, diperlukan penegakan sanksi pidana yang konsisten, peningkatan anggaran layanan, serta penyediaan tenaga profesional tambahan seperti psikolog dan konselor guna mempercepat pemulihan dan mencegah kekerasan berulang di masa mendatang bagi anak korban. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Physical violence against children within the household constitutes a serious violation of children’s human rights and remains prevalent yet often hidden. Children, as vulnerable individuals, frequently become victims of violence perpetrated by those closest to them within the family, a condition that contradicts the role of the family as a safe environment for a child’s growth and development. The state has provided legal protection through Law Number 35 of 2014 on Child Protection and Law Number 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence. However, in practice, the implementation of such legal protection still faces various challenges. This study aims to analyze the implementation of legal protection for child victims of physical violence through a case study at the UPTD PPA of Lampung Province. The research employs an empirical juridical approach by examining relevant laws and regulations and relating them to their implementation in practice. Data were obtained through literature review and interviews with relevant parties at the UPTD PPA of Lampung Province. The results indicate that UPTD PPA has implemented legal protection through integrated services, including report reception, initial assessment, temporary protection, legal assistance, and physical and psychological rehabilitation of victims. UPTD PPA also collaborates with the police, legal aid institutions, social services, and healthcare facilities to ensure the fulfillment of children’s rights. However, the implementation still encounters obstacles, such as low reporting rates due to social stigma, limited human resources and infrastructure, and suboptimal inter-agency coordination. Psychological factors of victims and economic dependence on perpetrators also affect the effectiveness of protection. Therefore, although legal protection has been implemented in accordance with regulations, strengthening cross-sector coordination, improving resources, and increasing public awareness are necessary. Consistent law enforcement, increased funding, and additional professional support are also essential to ensure effective and sustainable child protection. Keywords: Legal Protection, Children, Domestic Violence

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 345 Hukum pidana
Program Studi:	FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S1-Ilmu Hukum
Pengguna Deposit:	2605613052 Digilib
Date Deposited:	19 May 2026 02:50
Terakhir diubah:	19 May 2026 02:50
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/99561

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir