ANALISIS PEMBERIAN AMNESTI KEPADA NARAPIDANA SEBAGAI UPAYA MENGURANGI OVERCAPACITY DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

ARDYNA, ANGGRAINI RA (2026) ANALISIS PEMBERIAN AMNESTI KEPADA NARAPIDANA SEBAGAI UPAYA MENGURANGI OVERCAPACITY DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF abstrak.pdf Download (481Kb) | Preview
	File PDF skripsi full.pdf Restricted to Hanya staf Download (2921Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF skripsi full tanpa pembahasan.pdf Download (2652Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Pemberian amnesti secara massal oleh Presiden Prabowo Subianto kepada sejumlah narapidana sebagai respons atas kondisi overcapacity di berbagai Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia yang sangat sulit untuk diatasi. Oleh karena itu, diperlukan analisis legalitas dan ketepatan kebijakan pemberian amnesti massal, menilai kesesuaiannya dengan tujuan pemasyarakatan. serta mengkaji pelaksanaan pemenuhan syarat substantif dan kecermatan verifikasi administratif terhadap narapidana yang memenuhi kriteria amnesti serta apakah kebijakan ini dapat mengatasi persoalan overcapacity di Lembaga Pemasyarakatan. Permasalahan yang diteliti oleh penulis adalah pelaksanaan pemberian amnesti kepada narapidana sebagai upaya mengurangi overcapacity di lembaga pemasyarakatan dan faktorfaktor penghambat pemberian amnesti kepada narapidana sebagai upaya mengurangi overcapacity di lembaga pemasyarakatan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yaitu hukum yuridis normatif dan yuridis empris dengan cara meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung melalui wawancara. Pihak yang menjadi narasumber yaitu Kepala Sub Seksi Registrasi Lapas Kelas IIB Way Kanan, Kepala Sub Seksi Registrasi Lapas Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung, Pegawai Pengelola Data Laporan Kanwil Ditjenpas Wilayah Lampung, serta Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, Sumber dan jenis data primer dan data sekunder. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualiatif. Hasil dan pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme pemberian amnesti telah diatur secara kompherensif, mulai dari Kementrian Hukum dan HAM, Kanwil Ditjenpas, dan Lembaga Pemasyarakatan telah melakukan asesmen dengan ketat. Setelah dianalisis secara keseluruhan kebijakan ini tidak bisa dijadikan upaya mengurangi persoalan overcapacity dikarenakan penerima amnesti terhitung sangat sedikit hanya 1178 narapidana yang mendapatkan Ardyna Anggraini RA amnesti. Namun demikian, Lembaga Pemasyarakatan menghadapi tantangan dalam pelaksanaan kebijakan amnesti yang dipengaruhi oleh faktor penegak hukum, masyarakat, dan kebudayaan. Hambatan tersebut meliputi belum optimalnya koordinasi antarinstansi, ketidakjelasan kriteria penerima amnesti, pelaksanaan kebijakan yang berlangsung singkat, stigmatisasi terhadap mantan narapidana, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta budaya hukum yang masih berorientasi pada penghukuman. Saran dalam penelitian ini adalah Kemenkumham diharapkan menyusun pedoman teknis pelaksanaan amnesti yang lebih komprehensif dan aplikatif, khususnya terkait mekanisme verifikasi dan validasi data narapidana. Dan juga, Lapas diharapkan memastikan bahwa narapidana yang memperoleh amnesti telah melalui proses pembinaan yang memadai, sehingga kebijakan tersebut tetap selaras dengan tujuan sistem pemasyarakatan. Kata Kunci: Amnesti, Narapidana, Overcapacity, Lembaga Pemasyarakatan. The granting of mass amnesty by President Prabowo Subianto to a number of prisoners as a response to the severe and persistent overcapacity conditions in various Correctional Institutions in Indonesia has raised significant legal concerns. Therefore, it is necessary to analyze the legality and appropriateness of the mass amnesty policy, to assess its conformity with the objectives of the correctional system, and to examine the implementation of substantive requirements as well as the accuracy of administrative verification of prisoners who meet the amnesty criteria, including whether this policy effectively addresses the issue of overcapacity in correctional institutions. The research problems examined in this study concern the implementation of amnesty for prisoners as an effort to reduce overcapacity in correctional institutions and the inhibiting factors affecting its implementation. This study employed normative juridical and empirical juridical research methods by examining and collecting primary data obtained directly through interviews. The informants included the Head of the Registration Subsection at the Class IIB Way Kanan Correctional Institution, the Head of the Registration Subsection at the Class IIA Narcotics Correctional Institution in Bandar Lampung, a Data Management Officer at the Regional Office of the Directorate General of Corrections in Lampung, and a Lecturer from the Criminal Law Department of the Faculty of Law, University of Lampung.The study utilized both primary and secondary data sources. The collected data were subsequently analyzed using a qualitative approach. The results and discussion of this study indicate that the mechanism for granting amnesty has been comprehensively regulated. The Ministry of Law and Human Rights, the Regional Office of the Directorate General of Corrections, and the Correctional Institutions have conducted strict assessments in its implementation. However, after an overall analysis, this policy cannot be considered an effective measure to reduce the problem of overcapacity, as the number of amnesty recipients was relatively small, with only 1,178 inmates granted amnesty. Ardyna Anggraini RA Specifically. Nevertheless, Correctional Institutions faced several challenges in implementing the amnesty policy, influenced by factors related to law enforcement, society, and culture. These obstacles included suboptimal inter-agency coordination, unclear criteria for amnesty recipients, the short duration of policy implementation, stigmatization of former inmates, low levels of public legal awareness, and a legal culture that remains oriented toward punitive approaches. The recommendation of this study is that the Ministry of Law and Human Rights is expected to formulate more comprehensive and applicable technical guidelines for the implementation of amnesty, particularly regarding the mechanisms for verification and validation of inmates’ data. In addition, correctional institutions are expected to ensure that inmates who receive amnesty have undergone an adequate rehabilitation process, so that the policy remains aligned with the objectives of the correctional system. Keywords: Amnesty, Prisoners, Overcapacity, Correctional Institutions.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial 300 Ilmu sosial > 304 Faktor yang mempengaruhi perilaku sosial 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum 800 Kesusastraan, retorika, dan kritikan
Program Studi:	FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S1-Ilmu Hukum
Pengguna Deposit:	2605827187 Digilib
Date Deposited:	19 May 2026 09:49
Terakhir diubah:	19 May 2026 09:49
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/99576

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir