PERAN INSPEKTORAT KABUPATEN TULANG BAWANG DALAM UPAYA PENCEGAHAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA TERHADAP BADAN USAHA MILIK KAMPUNG

MUHAMMAD, ALFAQIH (2026) PERAN INSPEKTORAT KABUPATEN TULANG BAWANG DALAM UPAYA PENCEGAHAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA TERHADAP BADAN USAHA MILIK KAMPUNG. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF abstrak.pdf Download (604Kb) | Preview
	File PDF skripsi full.pdf Restricted to Hanya staf Download (5Mb) | Minta salinan
Preview	File PDF skripsi full tanpa pembahasan.pdf Download (6Mb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Pembangunan ekonomi desa melalui Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat 1 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan pasal 1 PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUM Desa. Namun, terdapat BUMKam di Kabupaten Tulang Bawang yang mengalami penyimpangan pengelolaan dana. Inspektorat Kabupaten sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) berwenang melakukan pengawasan berdasarkan Pasal 1 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah, serta PP Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah guna mencegah kerugian keuangan daerah. Penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yaitu, (1) Bagaimana peran Inspektorat dalam mencegah kerugian keuangan negara pada BUMKam serta (2) faktor penghambat pengawasannya, metode penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif dan empiris melalui studi peraturan, observasi, dan wawancara di Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang, yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang berperan penting melalui pengawasan detektif, korektif, dan pembinaan untuk memastikan akuntabilitas serta transparansi pengelolaan dana publik pada BUMKam. Pengawasan dilakukan melalui audit reguler, tindak lanjut atas temuan, dan pendampingan aparatur kampung guna memperbaiki penyimpangan yang terjadi dan meminimalkan risiko kerugian keuangan daerah di masa mendatang. Namun, efektivitas pengawasan masih terhambat oleh keterbatasan jumlah dan kapasitas auditor, rendahnya kapasitas aparatur kampung, serta lemahnya sistem pengendalian internal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas dan jumlah auditor, penguatan pengendalian internal, pembinaan berkelanjutan, serta koordinasi lintas lembaga agar pengawasan lebih optimal dan risiko penyimpangan dapat diminimalkan. Kata Kunci: Peran, Inspektorat Tulang Bawang, BUMKam Village economic development through BUMKam aims to improve community welfare as regulated in Law Number 6 of 2014 on Villages and Government Regulation Number 11 of 2021 on Village-Owned Enterprises. However, several BUMKam in Tulang Bawang Regency have experienced irregularities in fund management. The Regency Inspectorate, as the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP), is authorized to conduct supervision based on Law Number 23 of 2014 on Regional Government, Government Regulation Number 12 of 2017 on the Guidance and Supervision of Regional Government Administration, and Government Regulation Number 72 of 2019 on Regional Apparatus in order to prevent regional financial losses. This study formulates two research problems: (1) the role of the Inspectorate in preventing state financial losses in BUMKam and (2) the factors inhibiting its supervisory function. The research employs a normative juridical and empirical approach through the study of legislation, observation, and interviews at the Tulang Bawang Regency Inspectorate, analyzed using a descriptive qualitative method. The study results indicate that the Tulang Bawang Regency Inspectorate plays a crucial role through detective, corrective, and guidance functions to ensure accountability and transparency in the management of public funds in BUMKam. Supervision is carried out through regular audits, follow-up on findings, and mentoring of village officials to address existing irregularities and minimize the risk of financial losses in the future. However, the effectiveness of supervision is still hindered by the limited number and capacity of auditors, low capacity of village officials, and weak internal control systems. Therefore, it is necessary to increase auditor capacity and numbers, strengthen internal controls, provide ongoing guidance, and improve inter-agency coordination to optimize supervision and reduce the risk of irregularities. Keywords: Role, Tulang Bawang Inspectorate, Village-Owned Enterprises (BUMKam)

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
Program Studi:	FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S1-Ilmu Hukum
Pengguna Deposit:	2605992208 Digilib
Date Deposited:	20 May 2026 03:07
Terakhir diubah:	20 May 2026 03:07
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/99584

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir