ALEX , SUBARKAH (2026) PENEGAKAN HUKUM PEMALSUAN SURAT YANG DIGUNAKAN DALAM PENJUALAN TANAH HASIL PEMISAHAN DARI SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) NOMOR 2749 (Studi Putusan Nomor: 169/Pid.B/2024/Pn.Met). Masters thesis, UNIVERSITAS LAMPUNG.
|
File PDF
ABSTRAK.pdf Download (79Kb) | Preview |
|
![[img]](http://digilib.unila.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
File PDF
TESIS FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (994Kb) | Minta salinan |
|
|
File PDF
TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (932Kb) | Preview |
Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)
Maraknya tindak pidana pemalsuan surat dalam transaksi pertanahan yang berdampak pada hilangnya kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah bagi masyarakat. Pemalsuan dokumen, khususnya dalam proses pemecahan dan peralihan Sertifikat Hak Milik (SHM), tidak hanya merugikan korban secara ekonomi, tetapi juga menimbulkan ketidakpercayaan terhadap sistem administrasi pertanahan. Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini mengenai dampak Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN.Met dalam kasus pemalsuan surat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 118 Tahun 2022; dan pertanggungjawaban pidana pelaku yang ideal dalam perkara tersebut. Isu hukum dalam penelitian ini terletak pada adanya kesenjangan antara penjatuhan pidana terhadap pelaku dengan belum terpenuhinya pemulihan hak korban atas tanah yang menjadi objek sengketa.Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif; menggunakan pendekatan perundang-undangan; pendekatan kasus; dan pendekatan konseptual; dengan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif; serta menggunakan metode penarikan kesimpulan deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN.Met, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP. Namun putusan tersebut masih berorientasi pada aspek penghukuman pelaku (retributive justice) dan tidak mengakomodasi pemulihan hak korban atas tanah yang telah beralih akibat perbuatan pidana tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa putusan tidak sepenuhnya selaras dengan perkembangan hukum pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 118 Tahun 2022 yang menekankan pentingnya perlindungan hak korban, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan substantif. Dengan demikian, penegakan hukum dalam perkara pemalsuan surat yang digunakan dalam transaksi pertanahan masih belum optimal karena belum mengintegrasikan prinsip keadilan restoratif yang menyeimbangkan antara kepentingan pelaku dan korban. Hakim dalam memutus perkara serupa tidak hanya berfokus pada pemidanaan, tetapi juga mempertimbangkan pemulihan hak korban melalui mekanisme yang memberikan kepastian hukum atas objek tanah. Selain itu, diperlukan penguatan regulasi dan koordinasi antar lembaga penegak hukum untuk mencegah terjadinya praktik pemalsuan dokumen pertanahan di masa mendatang. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pemalsuan Surat, Sertifikat Hak Milik The prevalence of document forgery in land transactions has led to a loss of legal certainty and protection of land rights for the public. Document forgery, particularly in the process of subdividing and transferring Certificates of Ownership (SHM), not only causes economic harm to victims but also erodes trust in the land administration system. The issues examined in this study concern the impact of Judgment No. 169/Pid.B/2024/PN.Met in a document forgery case following Constitutional Court Decision No. 118 of 2022; and the ideal criminal liability of the perpetrators in that case. The legal issue in this study lies in the gap between the imposition of criminal penalties on the perpetrators and the failure to restore the victims’ rights to the land that is the subject of the dispute. The research method used is normative legal research; employing a statutory approach; a case approach; and a conceptual approach; with secondary data analyzed qualitatively; and utilizing a deductive method of drawing conclusions. The findings of the study indicate that in Judgment No. 169/Pid.B/2024/PN.Met, the defendant was proven beyond a reasonable doubt to have committed the criminal offense of forgery of documents as provided for in Article 263 of the Criminal Code. However, the decision remains focused on the punitive aspect of the offender (retributive justice) and does not address the restoration of the victim’s rights to the land that was transferred as a result of the criminal act. This indicates that the judgment is not fully aligned with legal developments following Constitutional Court Decision No. 118 of 2022, which emphasizes the importance of protecting victims’ rights, thereby creating legal uncertainty and substantive injustice. Consequently, law enforcement in cases involving the forgery of documents used in land transactions remains suboptimal because it has not yet integrated the principles of restorative justice that balance the interests of both the perpetrator and the victim. Judges adjudicating similar cases should not only focus on punishment but also consider the restoration of victims’ rights through mechanisms that provide legal certainty regarding the land in question. Furthermore, strengthened regulations and coordination among law enforcement agencies are necessary to prevent the practice of land document forgery in the future. Keyword: Law Enforcement, Document Forgery, Certificate of Ownership
| Jenis Karya Akhir: | Tesis (Masters) |
|---|---|
| Subyek: | 000 Ilmu komputer, informasi dan pekerjaan umum 000 Ilmu komputer, informasi dan pekerjaan umum > 001 Ilmu pengetahuan 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum |
| Program Studi: | FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S2-Magister Hukum |
| Pengguna Deposit: | 2605606076 Digilib |
| Date Deposited: | 22 May 2026 03:30 |
| Terakhir diubah: | 22 May 2026 03:30 |
| URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/99647 |
Actions (login required)
 |
Lihat Karya Akhir |
