SUNTAN SATRIAREVA, 0912011255 (2013) KEKUATAN HUKUM PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) TERHADAP SENGKETA KONSUMEN IKLAN OTOMOTIF YANG MENYESATKAN (Studi Kasus Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen No. 099/Pts.A/BPSK-DKI/II/2012). Fakultas Hukum, Universitas Lampung.
|
File PDF
2. ABSTRAK.pdf Download (42Kb) | Preview |
|
|
File PDF
3. COVER DALAM.pdf Download (86Kb) | Preview |
|
|
File PDF
4. HAL PERSETUJUAN.pdf Download (134Kb) | Preview |
|
|
File PDF
5. HAL PENGESAHAN.pdf Download (122Kb) | Preview |
|
|
File PDF
6. RIWAYAT HIDUP.pdf Download (41Kb) | Preview |
|
|
File PDF
8. MOTO.pdf Download (71Kb) | Preview |
|
|
File PDF
7. PERSEMBAHAN.pdf Download (6Kb) | Preview |
|
|
File PDF
9. SANWACANA.pdf Download (118Kb) | Preview |
|
|
File PDF
10. DAFTAR ISI.pdf Download (42Kb) | Preview |
|
|
File PDF
BAB I.pdf Download (145Kb) | Preview |
|
|
File PDF
BAB II.pdf Download (208Kb) | Preview |
|
|
File PDF
BAB III.pdf Download (48Kb) | Preview |
|
|
File PDF
BAB IV.pdf Download (198Kb) | Preview |
|
|
File PDF
BAB V.pdf Download (92Kb) | Preview |
|
|
File PDF
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (40Kb) | Preview |
Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)
abstrak Sengketa antara Ludmilla Arif sebagai konsumen melawan PT Nissan Motor Indonesia (PT NMI) bermula pada saat Ludmilla menemukan fakta bahwa bahan bakar mobil Nissan miliknya tidak seirit dengan klaim brosur iklan Nissan March yang di keluarkan oleh PT NMI. Ludmilla yang merasa dirugikan dengan iklan tersebut kemudian mengajukan gugatan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Sebagai lembaga yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa konsumen, majelis BPSK berwenang dan mengadili serta memberikan sebuah putusan terhadap sengketa tersebut. Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) menjelaskan bahwa putusan majelis BPSK adalah bersifat final dan mengikat, artinya tidak ada lagi upaya banding dan kasasi pada putusan itu. Hal yang menarik terdapat di dalam Pasal 56 ayat (2) yang menyebutkan para pihak dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut. Persoalan di atas telah membuktikan bahwa adanya inkonsistensi yang dapat ditemukan dalam aturan hukum mengenai perlindungan konsumen. Hal itu jugalah yang dirasakan oleh Ludmilla, karena sengketa tersebut tidak hanya selesai di BPSK, tetapi terdapat upaya hukum dari PT NMI untuk mengajukan keberatan terhadap putusan yang di keluarkan oleh BPSK. Bentuk tanggung jawab PT NMI sebagai pelaku usaha terhadap praktik periklanan yang merugikan konsumen dan kepastian hukum putusan BPSK menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatifempiris. Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan normatifterapan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi
| Jenis Karya Akhir: | Skripsi |
|---|---|
| Subyek: | |
| Pengguna Deposit: | UPT Perpustakaan Unila |
| Date Deposited: | 07 Nov 2014 06:35 |
| Terakhir diubah: | 07 Nov 2014 06:35 |
| URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/5180 |
Actions (login required)
 |
Lihat Karya Akhir |
